Misteri 'Rekening 99' Kemenkeu dan Banggar DPR Terungkap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhirnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui keberadaan Rekening 99, sumber pendanaan negara untuk program yang belum diajukan oleh Kementerian atau Lembaga (K/L).

Pengakuan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Herry Purnomo, usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Herry membantah jika isi dana di Rekening 99 itu merupakan sisa anggaran pemerintah pada tahun sebelumnya. Dia juga membantah apabila dana itu dianggap semacam dana nonbudgeter bagi pemerintah, yakni Kemenkeu.

"Rekening 99 adalah dana yang disediakan Pemerintah dan disetujui DPR untuk kegiatan yang memang belum bisa dialokasikan Kementerian Lembaga. Bukan sisa, itu dana yang disediakan bersama-sama dengan DPR," kata Herry.

Herry sempat mengeluarkan suara tinggi saat wartawan menanyakan malasah ini. "Ini panjang ceritannya. Hai kamu ngomongnya jangan kaya jaksa dong. Kami baik-baik ngomong, kamu jangan ngomongnya begitu, jangan begitu dong!" ujar Herry dengan suara meninggi.

Menurut Herry, penggunaan anggaran rekening yang satu ini tetap harus dengan persetujuan DPR, yakni Banggar DPR. "Banggar jelas tahu, kita bicara dengan Banggar," imbuhnya.

Pengakuan Herry ini menjadi titik terang karena terkait mekanisme pendanaan proyek tahun jamak (multiyears) yang belakangan bermasalah dan dianggap sarat korupsi, yakni proyek pembangunan Pabrik Vaksin Flu Burung dan Pusat Olahraga Hambalang.

Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, sempat mengungkapkan bahwa anggaran awal yang dicairkan untuk proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung adalah bukan berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkeu), tapi dari anggaran Kemenkeu.

Ribka menegaskan, bahwa Komisi IX selalu menolak membahas usulan anggaran untuk proyek itu dan tak pernah menyetujuinya. Anehnya, proyek tersebut bisa berjalan sejak 2008, di mana PT Anak Negeri dan PT Anugerah Nusantara, perusahaan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menjadi pemenang atas proyek tersebut.

"Dijelaskan ke saya bahwa itu tak pakai uang Depkes, tapi pakai uang di Rekening 99 oleh Depkeu. Jadi pembiayaannya itu mirip sama Proyek Hambalang," kata Ribka pada Jumat (22/6/2012).

Belakangan, dana untuk proyek vaksin flu burung yang belum selesai itu diajukan lagi oleh Kemenkes di APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 490 miliar. Akhirnya, dananya disetujui oleh rekomendasi Panja Riset Biomedis dan Kerjasama Internasional dalam rapat 14 April 2010 dipimpim oleh Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz.

Saat ini KPK sedang menyelidik proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung dan Hambalang.

Dalam kasus pabrik vaksin Flu Burung, KPK menyatakan akan memulainya dengan menyelidiki proyek konstruksi yang dimenangkan PT Anak Negeri milik Muhammad Nazaruddin. Proyek itu diketahui belakangan justru dibangun oleh
PT Biofarma, produsen vaksin nasional.

BPK sudah melakukan audit terhadap proyek tersebut dan menyatakan ada potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp 600 miliar.