Akbar Tanjung Minta KPK Tak Suruh Rakyat Saweran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bertepi. Komisi III DPR pun hingga kini belum mencabut tanda bintang dan memberikan persetujuan untuk anggaran gedung baru KPK.

Sementara solidaritas saweran buat KPK dari masyarakat terus mengalir.

Melihat hal ini, Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung angkat bicara. Akbar mengatakan tidak perlu KPK meminta masyarakat untuk menyawer.

"Menurut saya tidak perlu KPK, seperti kesengajaan minta kepada publik. Kita ada aturannya, dana masyarakat juga ada aturannya," kata Akbar di Bogor, Sabtu (30/6/2012).

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan KPK bukan meminta rakyat menyawer. Tapi, KPK harus melakukan pendekatan konstitusional.

Akbar Tanjung juga meyakini Komisi III DPR akan memberikan dukungan jika pendekatan tersebut ditempuh.

Langkah tersebut, menurutnya jika menemui jalan buntu, bisa dilakukan KPK mengajak Menteri Keuangan membahas hal itu. Bilamana perlu KPK pun dapat berbicara dengan Presiden.

"Pada akhirnya bicara dengan DPR. Sejauh yang saya tahu, DPR mengatakan bahwa masih ada gedung-gedung yang masih bisa digunakan, seperti BPPT," jelasnya, saat ditemui di sela Rapimnas Golkar di Hotel Aston.

"Kalau tidak ada gedung yang lama, ya bangun gedung baru," tambahnya.