Menpera Minta Perumnas Pro Aktif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat, (Menpera), Djan Faridz mendorong Perumnas lebih proaktif menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Operasional(PKO) PNS.

"Jadi saya yakin Perumnas bisa lebih cepat dalam merealisasikan target dan saya ingin Perumnas menjadi Pionir”, ujar Djan Faridz, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Djan Faridz menyatakan pula, dari hasil peninjauannya selama kunjungan kerja ke daerah banyak mendapat keluhan dari pemda yang menyatakan Perumnas kurang proaktif menindaklanjuti PKO.

Oleh karena itu, Menpera mendorong Perumnas untuk lebih proaktif menindaklanjuti PKO karena Perumnas bukan institusi pemerintah melainkan BUMN.
 
Lebih lanjut Menpera juga mengatakan bahwa Perumnas bisa bekerjasama dengan BPN untuk pembebasan sertifikat dan juga bekerjasama dengan PLN untuk pembebasan biaya pemasangan listirk.

“Saya sudah bertemu dengan Dirut PLN dan ia sudah bersedia untuk membantu pembebasan biaya pemasangan listrik dengan catatan lokasinya sudah pasti. Namun, nanti bebannya diserahkan kepada penghuni dengan cara dicicil. Perumnas di sini bisa bekerjasama,” tutur Djan Faridz.
 
Terkait dengan kesulitan yang dihadapi dalam pemasalahan lahan untuk pembangunan rumah, Menpera mengatakan apabila pemerintah daerah minta tanahnya untuk dihargai itu adalah urusan pemerintah daerah.

“Apabila pemerintah daerah minta lahannya dihargai itu tidak masalah dan hal itu bukan salah pemerintah pusat yang terpenting pemerintah pusat telah mengingatkan pemda untuk menyediakan lahan bagi perumahan PNS dengan syarat tanahnya dihibahkan," tutup Djan Faridz.