Riset dari Harvard: Kejahatan Siber seperti Penipuan dan Judi Online Bersarang di Kamboja

TRIBUNNEWS.COM – Kamboja diduga telah berubah menjadi salah satu pusat kejahatan siber terbesar di dunia, mulai dari penipuan daring hingga judi online. Menurut riset terbaru yang dirilis Humanity Research Consultancy (HRC), aktivitas ilegal ini disebut melibatkan jaringan perdagangan manusia dan elit politik.

Riset yang berjudul “Policies and Patterns: State-Abetted Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat” yang ditulis oleh Jacob Sims, peneliti tamu Harvard University menyebut dalam temuannya Kamboja menjadi salah satu markas terbesar penipuan online global yang melibatkan perdagangan manusia dan jaringan pejabat negara. 

Jacob Sims yang juga merupakan pakar kejahatan transnasional (lintas negara) menulis laporan setebal 60 halaman ini didasarkan pada riset dokumen serta wawancara dengan 51 narasumber, termasuk akademisi, jurnalis, diplomat, LSM lokal dan para penyintas perdagangan manusia. 

Menurut temuan dalam laporan, industri kejahatan siber di Kamboja kini tumbuh dengan nilai yang sangat besar, diperkirakan mencapai USD 12,5 miliar (Rp203 triliun) hingga 19 miliar (Rp309 triliun) per tahun. 

Jumlah tersebut hampir setara 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) formal negara dan melampaui pendapatan industri sah utama seperti garmen dan tekstil. Industri ini melibatkan lebih dari 150.000 pekerja, banyak di antaranya adalah korban perdagangan manusia dari lebih 70 negara.

Jaringan Kejahatan yang Terhubung dengan Elit Politik

Yang membuat temuan ini mencolok adalah dugaan keterlibatan langsung pejabat tinggi negara. 

Laporan menyebut nama Hun To, sepupu Perdana Menteri Hun Manet, yang duduk sebagai anggota dewan direksi di Huione Group, sebuah perusahaan yang disebut sebagai “jantung” dari infrastruktur penipuan daring. 

Perusahaan ini mengelola sistem pembayaran yang memfasilitasi transaksi ilegal dan disebut-sebut sebagai pasar gelap daring terbesar dalam sejarah.

Selain itu, Wakil Perdana Menteri Sar Sokha juga disebut sebagai salah satu investor dalam pembangunan kasino yang digunakan sebagai markas operasi penipuan berskala besar. 

Laporan ini mengindikasikan bahwa kejahatan siber di Kamboja bukan hanya dibiarkan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem kekuasaan sebagai sumber pendanaan dan alat pengendalian sosial-politik.

Modus operandi kejahatan ini terfokus di kompleks-kompleks tertutup yang dijaga ketat di berbagai kota seperti Sihanoukville dan Bavet. Para korban direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa bekerja menjalankan penipuan daring yang menargetkan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara dan Amerika Serikat.

Laporan juga menyoroti bagaimana para pelaku kejahatan asing, khususnya dari Tiongkok, mendapatkan kewarganegaraan Kamboja melalui skema “investasi untuk kewarganegaraan”. 

Beberapa dari mereka memiliki catatan kriminal serius di negara asal namun tetap bisa bebas beroperasi di Kamboja, bahkan membangun bisnis dengan dukungan politik lokal.

Tak hanya itu, laporan ini juga mengulas bagaimana industri perjudian daring dan infrastruktur telekomunikasi digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Dengan sistem keuangan yang terhubung dengan dolar AS, minimnya pengawasan perbankan, serta penggunaan teknologi terenkripsi, aliran dana ilegal dapat bergerak lintas batas dengan cepat dan aman.