Rizki Faisal Usulkan RDP Bahas Keseriusan Penanganan Perkara pada Mitra Kerja Komisi III

TRIBUNNEWS.COM - 

Rizki Faisal

Profil Rizki Faisal

Nama Lengkap

Rizki Faisal

Tanggal Lahir

18 Maret 1976

Asal Daerah

Pekanbaru, Riau

Partai Politik

Golkar

Jabatan Saat Ini

Anggota DPR RI (2024–2029), Komisi III

Daerah Pemilihan

Kepulauan Riau

Jumlah Suara

73.664 suara (Pemilu 2024)

Jabatan Lain

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri, Sekretaris DPD I Golkar Kepri

Kiprah Politik dan Aktivisme

Anggota Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Aktif mendorong transparansi dan penegakan hukum, termasuk kasus akuisisi PT Atlas Resources oleh PLN Batubara yang dinilai merugikan negara.

Mantan aktivis 1998, dikenal dekat dengan tokoh-tokoh reformasi seperti Adian Napitupulu dan James Papilaya.

Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri menggantikan Hj Dewi Kumalasari.

Rizki Faisal dikenal sebagai figur vokal dalam isu-isu hukum dan antikorupsi, serta aktif dalam dunia otomotif melalui IMI Kepri. 

Rizki Faisal Usulkan RDP Bahas Keseriusah Penanganan Perkara pada Mitra Kerja Komisi III

Anggota DPR-RI fraksi golkar Rizki Faisal, mengusulkan kepada pimpinan komisi III agar dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya yakni terkait komitmen penanganan perkara di Kejaksaan, Polri dan KPK.

Dalam hal ini, Rizki kembali menyoroti penanganan perkara terhadap temuan BPK-RI pada proses akuisisi tiga anak perusahaan milik PT Atlas Resources Tbk oleh PT PLN Batubara Investasi pada periode 2018–2020 yang dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar.

“Temuan BPK soal selisih harga akuisisi yang signifikan adalah alarm serius. Kasus ini tidak boleh berhenti di penyelidikan. Kejaksaan harus transparan dan menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan menuntaskan proses hukum tanpa pandang bulu,” ujar Rizki Faizal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/8/2025).

Selain itu, Rizki juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan, jika diperlukan, mengambil alih penanganan kasus ini bila terdapat indikasi stagnasi atau intervensi dalam proses di Kejaksaan.

“Jangan biarkan kasus seperti ini mengendap begitu saja. DPR akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berjalan,” tegasnya.

Dalam perjalanannya Direktur Utama PT. Atlas Resources Tbk Andre Abdi melakukan penanda tanganan kerjasama dengan PLNBBI untuk ambil alih saham ARII guna memenuhi suplai pasokan batubara ke PLTU milik PLN.

Namun dalam prosesnya, BPK-RI banyak menemukan kejanggalan yang berakibat pada suplai pasokann ke 7 PLTU di pulau jawa tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pada 2023 Kejaksaan Tinggi Jakarta memanggil direktur PT Atlas Resource Joko Kus Sulistyoko untuk dimintai keteangan dalam penyelidikan dugaan tipikor.