Bandara Bali Utara dan Daya Dukung Bali: Upaya Menghindari Replikasi Krisis

Hal ini melibatkan transisi dari pariwisata massal ke model yang lebih berkelanjutan yang menekankan keterlibatan masyarakat, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. 

Penerapan prinsip daya dukung ekologis dan sosial harus menjadi fondasi perencanaan pembangunan Bandara Bali Utara, sehingga keberadaanya tidak hanya akan memperbesar volume wisatawan tanpa meningkatkan Kualitas Kunjungan dan Ketahanan destinasi. 

Dalam jangka panjang, hal ini akan mengancam Keberlanjutan Kawasan Bali Utara, dan berpotensi mereduksi nilai strategis pariwisata Bali secara keseluruhan sebagai model destinasi berbasis budaya dan spiritualitas.

Dalam menanggapi rencana pembangunan Bandara Bali Utara, diperlukan sikap reflektif dan kehati-hatian yang berakar pada hasil analisis empirik kritis terhadap dinamika pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir. 

Pengalaman di Bali Selatan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terkendali justru menjadi pemicu krisis multidimensi, mulai dari tekanan ekologis, ketimpangan sosial, hingga komodifikasi budaya yang mengikis nilai-nilai lokal. 

Baca juga: Pemilik KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali, Kapal Dibuat pada 2010

Dengan “kaca mata” Keberlanjutan, maka pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan tidak mereplikasi krisis dengan menerapkan beberapa Pertimbangan Kebijakan:

• Pertama, penetapan batas jumlah kunjungan harus dilakukan dengan mengacu daya dukung lingkungan dan sosial wilayah utara Bali, agar pembangunan tidak melampaui kapasitas yang dimiliki oleh ekosistem dan komunitas lokal.

• Kedua, pembangunan harus mendorong pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang adil, partisipatif, dan inklusif, memberi ruang bagi masyarakat lokal sebagai subjek utama yang menentukan arah pertumbuhan wilayahnya.

• Ketiga, penataan ruang yang berbasis konservasi, bukan pada komersialisasi masif yang
mengeksploitasi kawasan pesisir dan pegunungan. Wilayah Bali Utara yang masih relatif
lestari memiliki nilai ekologis dan kultural yang tidak dapat digantikan oleh keuntungan jangka pendek.

• Terakhir, perlu ada pengawasan ketat terhadap motif dan model investasi yang masuk.

Investasi untuk pengembangan destinasi harus diarahkan untuk kemanfaatan bagi masyarakat tanpa meminggirkan nilai-nilai lokal dan menyerahkan kendali atas ruang hidup kepada masyarakat setempat dengan kerangka Keberlanjutan.

Bali memang “The Last Paradise”, tetapi kita perlu mengemas ulang cara pandang dengan melihat Bali bukan hanya tentang eksotisme dan estetika, tapi juga tentang hak masyarakat untuk hidup dalam harmoni, tentang alam yang punya batas daya dukung, dan tentang kebijakan yang harus memihak pada Keberlanjutan, bukan hanya menghitung banyaknya jumlah kunjungan.

JAGA DAN RAWAT INDONESIA MELALUI PARIWISATA

Sumber Referensi :

Agung, A., & Pandji, B. (2024). THE COMMODIFICATION OF THE TRADITIONAL BALINESE
WEDDING CEREMONY IN TAMAN PRAKERTI BHUANA , GIANYAR , BALI. 17(3), 59–73.