Menguji Pamor Raja Jawa Usai Putusan MK, Mampukah Koalisinya Taklukkan Jagonya Megawati di Pilkada?

Tak kalah sengit, PDIP yang sebelumnya bisa mengusung calon sendiri di Sumatera Utara, kini sedang menyiapkan calon untuk menghadapi kandidat yang diusung KIM Plus, yakni Bobby Nasution. Bobby tak lain mantu dari Presiden Jokowi.

Di beberapa Kabupaten / Kota juga terjadi perubahan peta pertarungan Pilkada setelah MK memutuskan tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.

Kompetisi di Pilkada menjadi lebih terbuka dan masyarakat bisa memilih pasangan kandidat sesuai dengan hati nurani, visi-misi, program serta kemampuan kandidat.

Rakyat tak lagi hanya bisa memilih kandidat dari KIM Plus atau memilih kotak kosong atau calon boneka.

Raja Jawa

Peran civil soeciety yakni mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, komika, artis, buruh dan masyarakat biasa yang rela turun ke jalan menentang langkah DPR yang akan menganulir putusan MK, mulai terasa.

Demokrasi yang mundur karena oligarki, mulai kembali ada harapan.

Pamor Raja Jawa yang disebut oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, diuji apakah bisa tetap didengar dan diikuti oleh anggota koalisi atau tidak.

Pada Kongres Nasdem yang digelar hari Minggu (25/8/2024), nama Anies Baswedan terus menggema meskipun Nasdem memilih bergabung denga KIM Plus.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dinyinyirin serta didemo para pemilihnya lantaran memilih bergabung dengan KIM Plus.

Demokrasi Ditegakkan

MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam hal konsitusi, kembali berjalan di jalur yang benar. MK berani mendobrak oligarki yang makin mendominasi di politik dengan menggunakan kekuasaan serta hukum sebagai alat.

Pilar demokrasi yakni partai sebagai penyeimbang kekuasaan, mulai terlihat.

Keberanian PDIP berada di jalur non penguasa terus dipertahankan apalagi PDIP kini menjadi partai pengritik Jokowi.

Baca juga: Curhat Airin Ditinggal Golkar Maju di Pilkada Banten, Siang Ini Bertemu Megawati di DPP PDIP

Pers atau media yang menjadi pilar demokrasi kelima, menjalankan tugasnya secara baik dengan cara melakukan kontrol sosial terhadap upaya DPR menganulir keputusan MK.

Dan yang tak dapat dipandang sebelah mata adalah gerakan non parlemen yang melakukan aksi menentang kesewenang-wenangan DPR sebagai pembentuk UU.

Kini aksi mahasiswa tak berhenti pada revisi UU Pilkada. Mahasiswa kini makin keras  mengkritik Jokowi dan dinasti keluarganya yang berada di tampuk kekuasaan.

Tugas Bersama