Anomali Reformasi Birokrasi di Indonesia

Dengan demikian, semua institusi di Indonesia mendapat kepercayaan tinggi baik bisnis, pemerintah, media, maupun NGO (organisasi non-pemerintah). Meski demikian, responden dalam survei ini memiliki kekhawatiran kehilangan pekerjaan (93 persen) dan inflasi (73 %).

Birokrasi Indonesia yang ‘Belum Pernah’ Berubah

Reformasi birokrasi gelombang pertama secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Di tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Pada dasarnya reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di berbagai bidang, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dan belum optimalnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas di bidang kelembagaan.

Kondisi ini harus diatasi mengingat birokrasi seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Akan tetapi, kendati telah berproses cukup lama, reformasi birokrasi belum memberikan hasil yang diproyeksikan baik dari sisi efisiensi yang seharusnya terjadi, dampak yang ditimbulkannya, maupun perubahan signifikan yang seharusnya terjadi secara sistematis.

“Permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi belum optimal, diantaranya adalah pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada suatu kesempatan.

Pernyataan ini dipersepsikan linier dengan asumsi bahwa partai politik sangat mewarnai dan mempengaruhi birokrasi. Banyak pihak berasumsi bahwa pelayanan birokrasi begitu lemah, melayani para politisi, dan anak muda (generasi milenial) tidak mendapat kesempatan berkontribusi secara optimal bahkan cenderung ‘ditekan’.

Birokrasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu bureau dan cracy yang keberadaannya dimaksudkan untuk mengorganisasi/ mengelola sehingga organisasi berjalan secara teratur melalui sebuah sistem guna mencapai tujuan tertentu.

Semula birokrasi disusun sebagai rantai komando dengan struktur berbentuk piramida. Akan tetapi jaman telah bergulir dan perubahan menjadi suatu yang mutlak.

Baca juga: Reformasi Birokrasi di Indonesia Membutuhkan Data Desa Presisi

Pasalnya generasi milineal lebih cenderung pada struktur yang flat yang mengapresiasi tantangan ketimbang instruksi.

Secara empiris, birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen.

Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal sebagai kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 Juni 2023 (Semester I 2023) menyebutkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 4.282.429 orang dengan komposisi PNS (89%) dan PPPK (11%).

Berdasarkan kelompok usianya, mayoritas ASN berasal dari kelompok usia produktif, yaitu generasi Y atau kelahiran 1977-1994 sebanyak 2,13 juta (50%).

Lalu, disusul generasi X atau kelahiran 1965-1976 sebanyak 1,73 juta orang (40%), generasi Z atau kelahiran 1995-2010 sebanyak 232,5 ribu orang (5%), dan generasi baby boomer atau kelahiran 1946-1964 sebanyak 183,72 ribu orang (4%).