Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota Akan Tetap Pindah?

Meski sempat ada yang iseng untuk mensabotase pompa air ini agar tidak berfungsi.

Kalau tidak berfungsi, Jakarta banjir dan Gubernurnya jadi sasaran bullyan.

Ketiga, program naturalisasi melalui sumur resapan. Tahun 2021, ada 26.000 sumur resapan dibuat.

Hampir 100 persen rampung. Dan terbukti, sumur resapan telah berfungsi cukup baik.

Senen kemarin, hujan cukup lebat dengan durasi cukup lama.

Hanya dalam tempo 3 jam 15 menit, genangan air di 21 titik bisa surut. Jam 16.30 tergenang, jam 19.45 surut.

Ini baru kerja terukur. Betul kata Anies: gak boleh lebih dari enam jam, air harus sudah surut.

Sayangnya, program sumur resapan untuk 2022 digagalkan oleh DPRD. Semula dianggarkan 322 miliar.

Dipotong jadi 120 miliar. Kemudian dirubah lagi menjadi 0 rupiah.

Artinya, tidak dianggarkan, alias dibatalkan oleh DPRD.

Bagaimana gubernur mau membebaskan Jakarta dari banjir, kalau upaya untuk mengatasi banjir di Jegal anggarannya?

Tak boleh patah arang. Segala upaya untuk mengatasi banjir Jakarta tetap harus dilakukan.

Meski DPRD gak menganggarkan, rakyat bisa ikut ambil peran.

Pertama, rakyat bisa kumpulkan koin untuk "Wakaf Sumur Resapan".

Buka saja donasi untuk mengatasi banjir DKI. Ini bisa jadi gerakan sosial dan juga moral.

Kedua, minta kepada semua perusahaan di DKI untuk mengeluarkan sebagian CSR-nya buat program pembuatan sumur resapan.

Mesti ada gerakan rakyat untuk melawan banjir di Ibu Kota. Mekanismenya bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Intinya, banjir di DKI harus dilawan hingga betul-betul tuntas. Kalau tuntas, dan Jakarta bebas banjir, apakah ibu kota akan tetap pindah?