Tribunners / Citizen Journalism
Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota Akan Tetap Pindah?
Beda dengan banjir berhari-hari yang merendam sejumlah wilayah lain, tak banyak mendapat perhatian.
Keempat, berapa jumlah korban. Kelima, wilayah vital mana aja yang kena banjir.
Baca juga: Wagub Ahmad Riza Patria Harap Tidak Terjadi Banjir Rob saat Ajang Formula E di Ancol
Lima hal ini dapat dijadikan alat ukur untuk menilai bagaimana seorang Gubernur Jakarta mengatasi banjir permanen di Ibu kota tersebut.
Sukses tidaknya seorang gubernur DKI mengatasi banjir, lima hal di atas bisa menjadi instrumen penilaian.
Anies Baswedan adalah salah satu, atau mungkin satu-satunya Gubernur DKI yang berani membuat target dalam mengatasi banjir di DKI.
Kata Anies: jika hujan normal (kurang dari 100 mm/hari), maka dalam enam jam genangan air harus surut.
Anies tentu punya kalkulasi soal ini.
Di DKI, ada tiga cara mengatasi banjir.
Pertama, dengan memperlebar aliran sungai yang disebut normalisasi.
Di era Anies, jumlah anggaran untuk normalisasi 1.037 triliun rupiah.
Jadi hoaks jika ada yang menuduh Anies anti normalisasi.
Bahkan, sejumlah waduk di Jakarta sedang dalam proses perencanaan.
Sebagian sudah dibebaskan tanahnya. Kemungkinan waduk-waduk ini akan selesai pembangunannya setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI.
Artinya, Anies juga memiliki rencana jangka panjang untuk mengatasi banjir di DKI.
Kedua, menyiapkan pompa air. Setiap datang musim hujan, pompa air dipastikan ready/siaga untuk sewaktu-waktu ON ketika terjadi hujan.
Di Jakarta, ada 487 Pompa Stasioner dan 175 Pompa Mobile.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.