Memahami Khittah NU Secara Jernih Hasil Muktamar Situbondo dan Upaya “Penyelewengan Narasi"

Penulis melihat, ada pembusukan yang diam-diam ditanam ke dalam tubuh NU, untuk menghilangkan fungsi politik kekuasaan, atas nama fungsi politik kebangsaan. Jika ini dibiarkan tanpa ada penolakan maka warga Nahdliyyin akan digiring pada opini publik  bahwa apa yang NU lakukan dengan PKB pada Pemilu 1999 bertentangan dengan Keputusan Muktamar 27 Situbondo 1984. Padahal, dua peristiwa ini saling melengkapi satu sama lain. Dan kiyai ulama NU tahun 1999 tidak mengkhianati Muktamar 27 Situbondo tahun '84.

Hari ini menjelang Pilpres 2024, fungsi politik kekuasaan NU itu penting dioptimalisasi kembali, agar mengulangi prestasi pada Pemilu 1999 sekaligus mengikuti kiyai ulama zaman itu. Hari ini NU tidak perlu lagi bergabung dan berafiliasi pada partai politik seperti PPP tahun 1982, atau Masyumi 1952. Cukup NU mengoptimalkan fungsi PKB, sebagaimana pada Pemilu 1999, sebagai sayap tunggal fungsi politik kekuasaan NU. Dan jika ada oknum-oknum yang tidak suka NU bergabung pada PKB hari ini maka hal itu tidak aneh, karena ketidaksukaan semacam itu sudah muncul sejak Pemilu 1999, ketika NU all-out untuk PKB. Wallahu a'lam bis shawab.

*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.