Omnibus Law Tak Dikenal dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Dalam waktu dekat, PPHI juga akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar menghentikan pembahasan omnibus law itu karena mengangkangi konstitusi dan UU No 15/2019.

Namun melihat gelagatnya dan juga peta politik di DPR RI, tampaknya nyaris mustahil eksekutif dan legislatif membatalkan pembahasan omnibus law tersebut.

Sebab itu, judicial review ke MK tampaknya merupakan langkah yang paling tepat.

Tekanan Publik

Bila kemudian ada tekanan publik untuk menolak omnibus law RUU Cilaka, itu wajar-wajar saja. Pemerintah dan DPR RI tak perlu galau.

Seperti kita tahu, puluhan ribu buruh akan turun ke jalan di Senayan, Jakarta.

Mereka menolak RUU Cilaka yang secara substansial akan banyak merugikan kaum buruh.

Apalagi, penyusunan RUU Cilaka ini tidak taat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Omnibus law RUU Cilaka juga berpotensi melanggar hak warga negara, khususnya buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi, yakni Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Dalam RUU Cilaka, sejumlah pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, yang selama ini dijamin UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan dikurangi atau dihapus, di antaranya upah minimum, fleksibilitas hubungan kerja, dan pesangon.

* Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH: Praktisi Hukum, Tinggal di Jakarta.