Pendidikan GOTAG
Tengku Murphi Nusmir
Berita
-
Ketua Umum PPHI Dukung Kejagung Sidik Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan
Ketua PPHI Tengku Murphi Nusmir dukung langkah Kejagung menyidik dugaan korupsi kelas kakap di BPJS Ketenagakerjaan.
-
BUMN dalam Bidikan Peneliti
Di era Orba, bukan rahasia lagi BUMN-BUMN menjadi "Anjungan Tunai Mandiri" atau "ATM" pejabat dan kroni-kroninya.
-
Pemerintah Harus Pastikan Kebenaran Peristiwa G 30 S/PKI
Pemimpin G 30 S/PKI adalah Letkol Untung yang merupakan teman dekat Mayor Jenderal Soeharto?
-
Independensi Penegak Hukum dan Amandemen UUD 1945
Undang-undang (UU) dimaksud adalah UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
-
Omnibus Law Tak Dikenal dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia
Hierarki perundang-undangan sebagaimana disebut dalam UU No 15/2019 tak ada yang namanya omnibus law.
-
PPHI dan Resolusi 2020
PPHI menilai kedudukan Dewan Pengawas akan menghalangi proses pro justitia dalam penyidikan, karena ada Dewan Pengawas tersebut.
-
Menginspirasi, Ketum PPHI Tengku Murphi Terima Penghargaan
Penghargaan diserahkan Ketua PPHI Jabar Asep Heriyulloh SH di Bandung, Jabar, Kamis (19/12/2019), seperti rilis yang diterima redaksi hari ini.
-
Tengku Murphi Pertanyakan Gebrakan KPK di Injury Time
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Murphi mencatat ada 252 kasus korupsi dana desa sepanjang 2015-2018.
-
Tengku Murphi Nusmir: Indonesia Perlu Peradilan Khusus Maritim Internasional
Sebagai negara maritim, Indonesia perlu memiliki Peradilan Khusus Maritim Internasional.
-
Revisi UU KPK, Melihat Perundang-undangan dari Hukum Primer
Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental, Indonesia penganut "Civil Law System".
-
Ketua Umum PPHI: Presiden Jokowi Bisa Gunakan Deponering untuk Bebaskan Mahasiswa Papua
Kewenangan itu diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
-
Pengamat Minta MK Tetap Konsisten dan Independen
MK satu-satunya jalur konstitusional untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.
-
Ketua Umum PPHI: UU MD3 Perlemah Marwah UUD 1945
“Idealnya, DPR menyuarakan aspirasi rakyat dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintah. Eh, ini malah terbalik," ujar Murphi Nusmir.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved