Minggu, 5 Oktober 2025

Tribunners / Citizen Journalism

Jalan Tengah Untuk FPI

Kemenag dan Kemendagri memiliki tugas pokok berbeda dan masing-masing harus sama-sama diyakinkan.

Editor: Husein Sanusi
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumnus Univeraitas al Azhar Mesir, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Wakil Ketua Rabithah ma'ahid Islamiyah- asosiasi pondok pesantren se Indonesia- Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) periode 2010-2015. 

Jalan Tengah Untuk FPI

Oleh KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Makna demokrasi adalah berpendapat dengan kepala dingin. FPI memang telah mampu menaklukkan hati Fachrul Razi (Kemenag), sehingga SKT terbit.

Namun hal itu bukan berarti Tito Karnavian (Kemendagri) tidak boleh mengutarakan pemikiran dan pendapat instansinya. Kemenag dan Kemendagri memiliki tugas pokok berbeda, dan keduanya harus sama-sama diyakinkan.

Berdemokrasi yang baik memang membutuhkan kesabaran. Tidak saja Kemenag dan Kemendagri, Kemenko Polhukam yang digawangi Prof. Mahfud MD pun butuh diyakinkan, sejauh mana komitmen FPI terhadap empat pilar kebangsaan sekaligus keamanan-ketertiban di dalam negeri.

Apalagi Menko Polhukam mengatakan bahwa setiap warga punya hak berserikat dan berpendapat, termasuk FPI.

Selain terkait izin pemerintah, FPI juga harus mengerti bahwa di luar sana ada masyarakat luar.

Memang benar, FPI telah mendapat dukungan politik dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Tetapi, Wasekjen PPP Achmad Baidowi tidak seoptimis Mardani dalam melihat kesetiaan FPI pada kontrak politik dengan Kemenag. Wasekjen PPP mendorong Kemendagri jauh lebih teliti dibanding Kemenag.

Bgi Baidowi, NKRI Bersyariah dari FPI tidak serupa dengan NKRI Bersyariah dari PPP. Penerapan konsep-konsep FPI sering tidak cocok dengan kultur masyarakat dan membawa masalah.

Baidowi pun menaruh harap agar Kemendagri tidak gegabah seperti Kemenag yang terlanjur memberi legacy bahwa FPI sudah sangat Pancasilais.

Orang-orang elite baik di pemerintahan maupun di partai politik pasti punya logikanya sendiri dalam menolak FPI.

Uniknya, kali ini rakyat kecil yang tidak tahu urusan politik sedang bergejolak. Tagar Rakyat Tolak Keras FPI menjadi trending di Twitter, hingga mencapai 52.000 cuitan. Fenomena rakyat kecil di dunia maya ini pun mengundang semua elite pemangku kekuasaan harus berpikir dua kali. Dengan kata lain, ada apa pada diri FPI sampai publik luas menolaknya?

Berdemokrasi memang berat. Anda tidak bisa serta merta memaksakan kehendak dan keinginan.

Tetapi, Anda harus mampu membuat nyaman hati dan pikiran semua pihak. Suatu hari nanti Kemendagri dan Kemenko Polhukam satu suara dengan Kemenag, bukan berarti Anda berhaasil menghapus rasa takut di hati orang kecil.

Rakyat biasa punya rasa dan pikirannya sendiri, yang sering kali tidak terwakili oleh pemerintah.

52.000 cuitan twitter Tagar Tolak Keras FPI adalah bukti aspirasi rakyat kecil yang tidak punya kuasa ambil keputusan dan kebijakan politik.

Halaman
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved