KH Imam Jazuli Wacanakan Kementerian Pesantren Dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Namun, penerjemahan pasal demi pasal dalam UU tersebut tidak boleh didominasi oleh interes pragmatis, yang hanya menaruh perhatian pada aspek-aspek “struktur” pondok pesantren. Aspek-aspek “supra struktur” pondok pesantren, berupa nilai-nilai idealisme pesantren, harus jadi target utama.

Terkait nilai-nilai idealisme pesantren yang lebih luas inilah, Kementerian Pesantren dapat menjadi representasi pemerintah yang paling otoritatif dalam menerjemahkan pasa demi pasal dalam undang-undang pesantren tersebut.

Sehingga, di sisi lain, melalui Kementerian Pesantren ini pula, publik luas menemukan pelabuhan mereka untuk menurunkan jangkar kepentingannya.

*penulis adalah alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.