Suhendra, Bekerja dalam Senyap

Selama setahun itu mereka diperlakukan tidak manusiawi. Mereka dipaksa kerja keras tanpa dikasih makan yang layak bahkan tanpa dibayar sepeser pun. Kondisi mereka benar- benar mengenaskan. Bahkan ada yang sakit jiwa karenanya. Mereka benar-benar diperlakukan seperti budak.

Kejadian ini memicu gelombang protes di Vietnam. Bahkan konon ada demonstrasi besar-besaran di Vietnam sampai Kedutaan Besar RI di Vietnam dibakar massa.

Peristiwa ini sengaja ditutupi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada waktu itu, karena akan mempermalukan bangsa dan negara. 

Atas usaha keras melalui lobi-lobi dengan Pemerintah RI, akhirnya Suhendra berhasil memulangkan 90 orang warga Vietnam tersebut dengan biaya dari kantong sendiri.

Semua dilakukan dengan "sillence operation", tanpa terendus media nasional maupun internasional. Tujuannya agar Indonesia terhindar dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Suhendra telah  bekerja keras dalam senyap untuk menyelamatkan kehormatan negara.

Demo Perangkat Desa yang Berpotensi Chaos

Beberapa bulan setelah Joko Widodo menjabat Presiden RI tahun 2014, ratusan ribu perangkat desa dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta, menggeruduk Istana Merdeka.

Tujuan mereka menagih janji Jokowi saat kampanye bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi ternyata janji Jokowi tidak kunjung direalisasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan berbagai alasan. Mengamuklah mereka. 

Dalam demonstrasi tersebut, tidak satu pun aparat Kemendagri dan Mendagri Tjahjo Kumolo yang berani menghadapi para demonstran itu. Akhirnya, Suhendra yang saat itu menjabat Penasihat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) turun tangan, pasang badan berjibaku menenangkan para demonstran yang sudah mengancam akan membuat kerusuhan.

Masalah pun teratasi dengan baik. Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat pujian dan tepuk tangan dari media, sedangkan Suhendra kembali ke dunianya yang sepi.

Membagi Sertifikat Tanah Warga

Seperti biasa, setiap Presiden Jokowi berkunjung ke daerah selalu membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat. Hal itu juga dilakukan Presiden Jokowi pada 2018 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Presiden membagi-bagikan sertifikat secara gratis kepada warga Langkat, dan tentu saja warga bahagia tiada tara mendapatkan sertifikat tanah gratis. Seperti biasa pula, Presiden Jokowi juga membagi-bagikan sepeda waktu itu.

Lalu, apa yang terjadi setelah Presiden Jokowi pulang ke Jakarta? Seluruh sertifikat tanah tersebut ditarik kembali oleh perangkat desa atas perintah Bupati Langkat, katanya.

Bagi warga yang mau mengambil sertifikat tersebut harus menebus dengan uang 3 sampa 5 juta rupiah. Sungguh biadab kelakuan oknum aparat pemerintah daerah tersebut, dan hal ini tentu saja tak pernah diketahui Jokowi.