Tribunners / Citizen Journalism
Pilpres 2019
Rekonsiliasi, Stabilitas, dan Investasi
Final, berarti putusan MK langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.
lihat foto
Namun dalam praktiknya tidak ada sama sekali kewenangan pemda dalam mengurus pertanahan, semuanya mulai dari sertifikat dan lain-lain diurus oleh pemerintah pusat. Padahal di daerah, lahan adalah modal awal yang paling penting untuk memulai suatu investasi.
Status penggunaan lahan bagi pengusaha memang kerap menjadi masalah di daerah. Masalah tersebut antara lain perizinan penggunaan lahan yang berubah pada saat terjadi pergantian kepala daerah, sehingga izin dari kepala daerah lama pun kadang dicabut.
Saat ini peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia versi Bank Dunia berada di urutan ke-73 dari 190 negara di dunia. Tahun 2019 ini pemerintah menargetkan bisa naik ke urutan 40. Inilah pekerjaan rumah Presiden Jokowi setelah rekonsiliasi.
DR. Abraham C. Hutapea, S.H., M.M. dan Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H.: Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Lembaga Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah (LPPED).
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2019
kabinet rekonsiliasi
Koalisi Indonesia Kerja
Stabilitas Keamanan
