Rabu, 1 Oktober 2025

Tribunners / Citizen Journalism

Eks Gafatar Berpotensi Dikucilkan Pemerintah Diminta Turun Tangan

Anggota Komisi VIII Hasan Aminudin mengkhawatirkan kondisi eks Gafatar yang akan mengalami keterasingan ketika dikembalikan ke daerahnya masing-masing

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Pemulangan 904 warga eks Gafatar menuju Jakarta menggunakan KRI Teluk Penyu dikawal ketat TNI dan Polda Kalbar di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jl Pak Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (30/1/2016) siang. Barang bawaan diperiksa secara menyeluruh dan ditemukan sejumlah dokumen terkait Gafatar. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Ditulis oleh :  Fraksi NasDem

TRIBUNNERS - Anggota Komisi VIII Hasan Aminudin mengkhawatirkan kondisi eks Gafatar yang akan mengalami keterasingan ketika dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Alasannya, warga sekitar lingkungan eks Gafatar akan melakukan resistensi, langsung ataupun tidak langsung, karena tidak jarang masyarakat menganggapnya sebagai aib. 

Menurut mantan Bupati Probolinggo ini hal itu tidak boleh terjadi.

Oleh karenanya, pemerintah dan organisasi Islam diharapkan bisas turun tangan guna melakukan pembinaan pada kurang lebih 5.764 eks pengikut Gafatar.

Kolaborasi keduanya akan berdampak signifikan.

Pertama akan mengembalikan keyakinannya dari milah Abraham menjadi Islam seutuhnya.

Kedua, mengembalikan kepercayaan diri sehingga tidak ada lagi keterasingan dari masyarakat," ujar Hasan di ruang kerjanya, Rabu (3/1/2016).

“Jangan diasingkan. Mereka bukan harus diasingkan atau diisolir tetapi sebaliknya, harus dibina kembali. Semisalnya mereka dari NU, maka kembalikan jalannya mereka Ke NU. Jika mereka dari Muhammadiyah maka kembalikan toriqohnya ke Muhammadiyah dan begitu ke ormas Islam lainnya,” tutur Hasan.

Tokoh NU Jawa Timur ini mengakui bahwa Pemerintah tidak bisa menangani sepenuhnya persoalah eks Gafatar.

Meski Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sudah menyediakan penampungan, namun menurut Hasan itu tidak Cukup.  

Pada masa transisi ini para eks Gafatar perlu dibekali dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Kementerian Agama diimbau berbagi peran dengan Ormas terkait menghapus doktrinasi Gafatar. Selain itu pemerintah juga semestinya membagi anggaran secara proporsional kepada organisasi-organisasi Islam yang sudah ditunjuk.

“Penting adanya pembinaan dari tokoh masyarakat dan agama setempat bagi pengikut Gafatar saat kembali ke kampung asalnya. Merea yang khilaf ini dengan ada justifikasi bersalah tersebut, maka kadang mereka merasa asing saat kembali ke lingkungan,” tutur Hasan.

Politisi NasDem ini menilai, perkembangan kelompok aliran keagaman seperti Gafatar tidak lepas dari faktor alpanya Kementerian Agama mendeteksi aliran keagamaan tertentu.

Halaman
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved