Era Koruptor Menjajah Negeri

Seperti dilaporkan BPK, dari total Rp 6,7 trilyun penyertaan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebesar Rp 5,5 trilyun dalam bentuk tunai dengan beberapa tahap. Tahap pertama Rp.2,7 trilyun  antara  November-Desember 2008; tahap kedua Rp.2 trilyun  per Desember 2008;  dan tahap ketiga Rp.600 miliar  antara Januari-Februari 2009.   Jelas ini tidak lazim. Kalau niatnya baik, prosedural dan prosesnya bersih, LPS bisa melakukan transfer dari rekening LPS di Bank Mandiri ke rekening Bank Century di  BI.

Dalam sistim perbankan, satu-satunya pemasok uang tunai berjumlah besar adalah bank sentral, dan di Indonesia tentu saja BI. Memang, masih ada pemasok uang tunai berjumlah besar di luar bank sentral. Namun, itu adalah uang haram yang beredar di pasar. Kesimpulannya, jika penyertaan modal tunai itu bertujuan menghilangkan jejak aliran dana keluar dari Bank Century, BI telah berpartisipasi karena memasok uang tunai berjumlah besar kepada LPS.

Apakah ketidaklaziman realisasi penyertaan modal LPS serta peran BI ini tidak cukup menarik untuk diperhatikan, dianalisis dan didalami oleh penegak hukum? Sebagai kasus besar, diyakini bahwa penegak hukum profesional pasti tertarik dan tertantang untuk mendalami, mangait-ngaitkan kemungkinan dan menyimpulkan modus skandal Bank Century. Namun, karena mereka tahu akan berhadapan dengan komunitas koruptor yang sedang menggenggam kekuasaan, mereka harus beridalih agar tidak dinilai takut.

Karena itu, ketika pekan lalu segenap warga bangsa memperingati detik-detik proklamasi Kemerdekaan ke-67 RI, momentum itu ideal untuk  introspeksi. Dari perenungan itu, kita akan sadar kemerdekaan bangsa terus direduksi karena negara ini sedang dijajah koruptor.

*Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR
Fraksi Partai Golkar

TRIBUNNERS POPULER