TOPIK
RUU Pilkada
-
Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengaku tidak tahu siapa yang memerintahkan Fraksi Demokrat untuk walk out
-
Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan manuver terkait RUU Pilkada.
-
Ruhut Sitompul menuturkan dalam rapat tersebut Pramono Edhie menyatakan pihaknya tidak bergabung dalam Koalisi Merah Putih.
-
Nurhayati membantah, keputusannya walk out itu karena mendapat tawaran jabatan dari kubu koalisi merah putih sebagai pimpinan MPR.
-
Penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus mendapatkan penolakan
-
Anggota Komisi III DPR itu mengaku telah mengusulkan adanya 11 item perbaikan Pilkada langsung ke Fraksi Golkar
-
Masyarakat yang hendak mendukung aksi hadang SBY diimbau untuk bergabung di Bandara Halim
-
"KMP jelas mengebiri dan merampok hak politik rakyat!" pekik Mahmudi, salah satu aktivis.
-
Dirinya juga membantah adanya transaksi politik atas perintah yang dikeluarkan dari mulut Nurhayati.
-
Pramono Edhie Wibowo meminta PDI Perjuangan membuktikan ucapannya yang menerima 10 poin syarat Demokrat dalam memilih Pilkada langsung.
-
Jokowi yang masih memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menyayangkan disahkannya Undang-Undang tersebut
-
Ruhut mengaku telah melaporkan kekecewaannya itu kepada Fraksi Demokrat.
-
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, sikap Fraksi Demokrat yang memutuskan walk out
-
Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengakui akan diminta keterangan seputar aksi walkout di paripurna DPR
-
Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) ikut menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk ke Kantor Kontras.
-
Syarif Hasan menjelaskan, aksi walk out merupakan inisiatif Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhaya
-
Kedatangan Pramono untuk mengumpulkan anggota fraksi Demokrat di DPR untuk menjaga kesolidan setelah rapat paripurna pengesahan UU Pilkada.
-
Supriyatno siap dipanggil DPP Gerindra untuk menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat paripurna RUU Pilkada.
-
Menurutnya, dalam sidang Paripurna tersebut, tidak ada fraksi lain di DPR yang mendukung usulan SBY.
-
Hingga 10 hari ke depan, KontraS masih mengumpulkan bukti-bukti dari rakyat yang menolak UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat.
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan masih tetap bekerja berdasarkan undang-undang lama walau Rancangan Undang-undang Pilkada.
-
Politisi partai Demokrat, Gede Pasek Suardika mengaku siap untuk dipanggil oleh Komisi Pengawas (Komwas) DPP Demokrat
-
"Memilih pemimpin adalah hak kosntitusional rakyat yang dilindungi UU. Negara tidak bisa merampas dan merusak kedaulatan rakyat," kata Rian.
-
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menduga Presiden SBY tidak mendapatkan informasi lengkap soal dinamika rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.
-
"Karena sudah sepaham, sekarang ayo kita rumuskan bersama. Rumusan itu akan dikirim ke pusat," kata Moko.
-
Gede Pasek Suardika menilai langkah walkout partainya dalam rapat paripurna pengesahan UU Pilkada merupakan blunder besar
-
Tindakan itu merupakan blunder terbesar yang merusak citra Demokrat dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
-
Elemen pertama yang menggelar demo adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sekitar 25 orang mahasiswa demonstrasi di pintu masuk DPRD.
-
anggota DPR tidak menjalankan kodrat sebagai wakil rakyat, tetapi didasari oleh emosional elitis.
-
Susilo Bambang Yudhoyono meminta pendapat MK terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah menjadi UU
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
