Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Fahri: Poin Revisi UU KPK yang Ditolak Presiden Sudah Pernah Dibahas oleh Badan Legislasi DPR
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan empat poin yang tidak disetujui dirinya atas beberapa poin substansi dalam draf RUU KPK.
-
TERKINI Pimpinan KPK Serahkan Pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Massa Kecam Oknum KPK yang Halangi Aksi Pencopotan Kain Hitam
Ham Indonesia terlibat bentrok lantaran dihalangi petugas ketika hendak mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK
-
Redam Aksi Massa, Polisi Minta Pegawai KPK Copot Kain Hitam yang Menutupi Logo KPK
Polisi minta agar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK dicopot.
-
Cenderung Melemahkan, Mardani Ali Sera Tolak Revisi UU KPK
Mardani Ali Sera menolak revisi UU KPK, lantaran terdapat sejumlah poin yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
-
Politikus PKS Mardani Ali Sera Tolak Revisi UU KPK, Ini Alasannya
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menolak adanya revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Gedung Merah Putih KPK Kembali Digeruduk Massa Pendukung Revisi UU KPK
Sekelompok massa membawa spanduk bertuliskan 'KPK Jangan Sok Paling Benar' menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019) sore.
-
RUU KPK Selesai Periode Ini? Jokowi: Tanyakan ke DPR
Untuk itu, Jokowi meminta agar masalah revisi UU KPK jika tidak selesai di periode 2014-2019 ini baiknya ditanyakan kepada DPR.
-
Massa Merangsek Masuk ke Gedung, Copot Kain Hitam yang Tutupi Logo KPK
"Copot kain hitam itu kawan-kawan. Kawan-kawan segera copot kain hitam di logo KPK," kata soerang orator
-
Dinilai Melemahkan KPK, Gerindra akan Tolak Revisi UU KPK
Ia mengatakan bahwa Partai Gerindra akan menolak revisi UU KPK karena sejumlah poin yang direvisi berpotensi melemahkan KPK.
-
Pembentukan Dewan Pengawas KPK Dapat Kurangi Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Yhanu, merupakan suatu keharusnya ada perubahan regulasi yang mengatur institusi negara.
-
Jokowi Setuju Ada SP3 di KPK, Tapi Waktunya Dua Tahun
Menurut Jokowi, SP3 diperlukan sebab penegakan hukum harus menjamin prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum.
-
Penjelasan Lengkap Presiden Jokowi Sikapi Revisi UU KPK
Kita tahu, Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif.
-
Jokowi Setuju Ada Dewan Pengawas KPK, Asalkan Tak Diisi Birokrat, Politisi dan Penegak Hukum Aktif
"Saya harap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, obyektif tanpa prasangka berlebihan," tegas Jokowi
-
Siang Ini Baleg Gelar Rapat Revisi UU KPK
Berbeda seperti biasanya, DPR langsung membahas Undang-Undang begitu menerima surat presiden (surpres)
-
4 Poin Draf Revisi UU KPK yang Ditolak Jokowi
Presiden Jokowi mengungkapkan empat poin yang tidak disetujui dirinya atas beberapa poin substansi dalam draf RUU KPK
-
Poin-poin Penting Yang Dicapkan Jokowi Soal Revisi UU KPK
Presiden Jokowi mengungkapkan ketidak setujuan dirinya terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.
-
Jokowi Tidak Setuju Penyelidik dan Penyidik KPK Hanya dari Polri dan Kejaksaan
Bertempat di Istana Negara, Jumat (13/9/2019) Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai point
-
Jokowi : Saya Tidak Setuju jika KPK Harus Izin Pihak Eksternal untuk Penyadapan
Jokowi menjelaskan UU KPK telah berusia 17 tahun, sehingga perlu penyempurnaan secara terbatas agar pemberantasan korupsi makin efektif.
-
Revisi UU Dinilai Sebagai Upaya Memperkuat Kinerja KPK
Romli pun meminta publik harus memperhatikan pengaturan kewenangan dan tugas KPK dalam draf revisi UU KPK.
-
Tolak Pelemahan Melalui Revisi UU KPK, AMMBAK Turun ke Jalan dan Singgung Masalah Korupsi di Bali
AMMBAK Turun ke Jalan Tolak Pelemahan Melalui Revisi UU KPK dan Singgung Masalah Korupsi di Bali
-
Ketika Tiga Pimpinan KPK Bersatu Menentang Revisi UU KPK
Tiga pimpinan KPK sepakat untuk menentang adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
-
Luthfi Jayadi Sebut Revisi UU KPK Bisa Sia-sia Ketika Masuk Uji Materi MK
Menurutnya UU KPK wajar mengalami revisi karena dalam undang-undang mengamanatkan perubahan konstitusi.
-
Saut Situmorang Tantang Pemerintah dan DPR Perang Pikiran Soal Revisi UU KPK
Saut Situmorang menantang pihak-pihak di jajaran eksekutif dan legislatif untuk perang pikiran membahas revisi Undang-Undang KPK.
-
Jika KPK Ingin Bertemu, DPR Siap Menerima
Arsul merasa heran, dengan sikap KPK itu. Menurutnya KPK baru berteriak sekarang dan meminta bertemu DPR. Seharusnya menurut Arsul, KPK sejak dulu min
-
Novel Baswedan dan Penasihat KPK Temui Puluhan Mahasiswa yang Menentang Upaya Pelemahan KPK
Penasihat KPK Tsani Annafari dan penyidik KPK Novel Baswedan menemui puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi
-
DPR akan Terima KPK Bila Minta Bertemu
Arsul merasa heran, dengan sikap KPK itu. Menurutnya KPK baru berteriak sekarang dan meminta bertemu DPR. Seharusnya menurut Arsul, KPK sejak dulu min
-
Alexander Marwata Beri Masukan Agar Pasal 36 UU KPK Direvisi
Belajar dari kasus tersebut Marwata mengajukan usulan agar Pasal 36 poin (a) UU KPK agar direvisi.
-
Surpres Sudah Diterima, DPR Segera Bahas RUU KPK
Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)
-
Jokowi Sudah Tandatangani Supres, Pengamat: Pembahasan RUU KPK Sudah Dapat Dimulai
Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, mengatakan penandatanganan Surpres tersebut merupakan tanda pembahasan RUU KPK dapat segera dimulai
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved