TOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, sempat memanas
-
Mereka menyampaikan orasinya secara bergantian dengan tanpa takut berada di tengah jalan tol yang cukup padat kendaraan.
-
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sesuai kondisi yang ada di depan gedung DPR, sejak malam sampai saat ini terjadi unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan
-
pembahasan RUU Cipta Kerja memasuki klaster perizinan dan masih ada banyak detail yang masih terus di dialogkan.
-
Ia menegaskan Rapat Paripurna siang nanti tidak ada pengesahan kedua RUU tersebut.
-
6 Serikat Buruh/ Serikat Pekerja (SP/SB) konsisten menyatakan diri berjuang di tim teknis pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Omnibus
-
para pengusaha, perbankan, hingga pelaku usaha di level kecil, menengah, dan besar juga harus menjadikan RUU tersebut sebagai konsensus ekonomi.
-
Pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia, sehingga dibutuhkan investasi untuk mendongkrak perekonomian.
-
Sampai saat ini di tingkat Panja RUU Cipta kerja Badan Legislasi DPR RI baru membahas 4 klaster dan RUU ini menjadi sorotan oleh berbagai elemen.
-
Felippa membeberkan sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang akan mengganti beberapa pasal di UU Hortikultura.
-
RUU Cipta Kerja akan memberikan perlindungan yang lebih kepada UMKM dan koperasi. Karena semuanya kan ada dikelola oleh pusat
-
Ia menilai, Undang-Undang yang berspirit memangkas regulasi ini bisa menjadi peluang pemerintah pulihkan ekonomi pasca krisis akibat pandemi.
-
Baleg sudah menyelesaikan klaster riset dan inovasi, di mana prosesnya masih panjang karena beberapa Bab lagi belum dilakukan pembahasan.
-
Berbagai pihak berharap Omnibus Law ini bisa menjadi solusi atas persoalan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.
-
Trubus menilai peraturan yang ada selama ini cenderung mempersulit investor melakukan eksekusi.
-
RUU Cipta Kerja dianggap memiliki sisi positif bagi buruh atau pekerja dari segi aturan upah minimum.
-
Prof. Faisal Santiago menilai salah satu muatan dalam RUU ini adalah kemudahan berinvestasi.
-
Dia menyatakan PBNU siap duduk bersama dengan DPR dan memberikan masukan yang membagun terkait RUU Ciptaker.
-
Pada rapat itu, Dewan Pers dan AJI sama-sama meminta pasal terkait pers di RUU tersebut dicabut.
-
Pada rapat kali ini, Baleg mengagendakan untuk membahas pasal-pasal terkait pers dalam RUU Cipta Kerja.
-
Anggota Badan Legislasi DPR fraksi PKS, Mulyanto menilai pemerintah belum punya gambaran kelembagaan riset dan inovasi.
-
Fraksi Partai Demokrat tetap tidak mengirimkan wakilnya dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law
-
Fraksi PKS akhirnya mengirimkan anggotanya dalam Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Lima fraksi telah mengusulkan pemerintah untuk dapat mengubah judul atau nama Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Supratman Andi Agtas menyebut terdapat lima fraksi mengusulkan perubahan judul saat pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
-
Menurutnya, serikat pekerja tidak bisa anti terhadap investasi dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan.
-
Dukungan ini diberikan karena RUU dianggap dapat menjadi solusi untuk perbaikan regulasi perizinan usaha di Indonesia.
-
Umarsyah meminta DPR melibatkan partipasi masyarakat agar RUU Ciptaker dapat diterima dengan baik dan tidak ada gejolak di tengah masyarakat.
-
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai bukan hanya pasal pada klaster ketenagakerjaan yang bermasalah dalam RUU Cipta Kerja.
-
Omnibus law, menurut dia, memang sudah diterapkan di beberapa negara lain. Namun, di Indonesia, sektor yang disentuh cukup luas.
Pendidikan GO
