Pendidikan GOTOPIK
UU Pemilu
-
PKS dan Demokrat Tak Setuju Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan yang mengangap PT 7 persen terlalu besar.
-
Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu
Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.
-
Pengamat: Gugatan Masa Jabatan Wakil Presiden Tidak Memiliki Dasar Kuat
"Selain itu subtansinya, ini kan lebih karena mencari-cari sesuatu yang lowong yang tidak diatur teks Undang-undang,"
-
Akbar Tandjung Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
"Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,
-
Tidak Punya Dasar Konstitusi Gugatan Presidential Threshold Diyakini akan Dikabulkan MK
setuju dengan argumen Profesor Yusril Ihza Mahendra dan menyerukan supaya MK mengabulkan permohonan itu.
-
KPU Berharap MK Cepat Putuskan Gugatan Terhadap UU Pemilu Terkait Verifikasi Parpol
"Kami sebetulnya berharap supaya putusan MK khusus yang berkaitan dengan topik verifikasi parpol sesegera mungkin (diputuskan). Sebisa mungkin sebelum
-
Pakar Politik: Presidential Threshold Melanggar Hak Politik Publik
ambang batas pengajuan calon presiden atau lazim disebut Presidential Threshold tidak tepat diterapkan karena Pemilu 2019 dilaksanakan serentak
-
Ahli dari Pusako Universitas Andalas akan Dihadirkan di Sidang Uji Materi UU Pemilu
dirinya juga mengaku tertarik dengan penyerahan buku berjudul Konsolidasi Demokrasi Indonesia/original intent UU Pemilu Tahun 2017
-
DPR: Undang-Undang Pemilu Tidak Mengganti Kekhususan Aceh
Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dianggap tidak menggerus kekhususan Aceh dalam hal pemilihan kepala daerah dan calon legislatif Aceh.
-
Partai Idaman Hanya Berasumtif Rhoma Irama Tidak Bisa Jadi Capres
Oleh karena itu pemohon atau ketua umum Partai Idaman tetap tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon presiden
-
Miliki Kewenangan Baru, Bawaslu Harus Siap Dikonfrontasi dengan DPR
Dengan kewenangan baru ini sulit dibantah akan ada gesekan antara Bawaslu, Partai Politik, dan DPR
-
Mendagri: Yang Tidak Sejalan dengan UU Pemilu Silakan Gugat ke MK
"Yang berhak menentukan UU Pemilu bertentangan dengan UUD itu adalah Mahkamah Konstitusi,"
-
Mantan Komisioner KPU Ajukan Judicial Review Undang-Undang Pemilu ke MK
Selain Hadar ada tiga pihak lainnya yang juga meminta permohonan judicial review terhadap UU Pemilu itu.
-
Pakai UU Pemilu Sekarang, Yusril Bilang Jokowi Bisa Jadi Capres Tunggal
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang Pemilu tidak menutup kemungkinan melahirkan calon tunggal.
-
Yusril Gugat Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi
Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
KPU Diminta Konsisten dalam Menerapkan Aturan Verifikasi Partai
Sirojuddin Abbas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mandiri dan konsisten dalam membuat keputusan.
-
Politisi Nasdem: Harusnya UU Pemilu Atur Kuota 30 Persen Perempuan Sampai ke Daerah
"Harusnya memang UU Pemilu itu komperhensif sampai ke daerah sehingga keterwakilan perempuan di partai politik merata sampai ke daerah," kata Irma.
-
Hakim MK Minta Partai Idaman Lengkapi Data Terkait Rencana Rhoma Irama Mencalonkan Presiden
Dalam permohonannya, Partai Idaman mengaitkan rencana pencalonan Rhoma Irama sebagai presiden pada Pilpres 2019.
-
Sidang Gugatan Partai Idaman, Hakim MK: Ini Sekjen kok Memberi Kuasa kepada Dirinya?
Ketua Panel Hakim, Anwar Usman, mempertanyakan keputusan partai besutan Rhoma Irama tersebut karena sebagai pejabat struktural bisa hadir langsung.
-
Gugat UU Pemilu Ke MK, Legislator Aceh Sayangkan DPR Asal Cabut Pasal 57 dan 60 UUPA
Pencabutan tersebut lewat Pasal 557 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), serta Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang disahkan DPR belum lama ini.
-
Komnas Perempuan Nilai Wajar UU Pemilu Digugat ke MK soal Keterwakilan Perempuan
Rini Khariroh secara personal menganggap hak PSI untuk melakukan gugatan pembatasan hak keterwakilan perempuan itu.
-
Demi Keadilan, MK Harusnya Putuskan Semua Parpol Wajib Diverifikasi untuk Ikut Pemilu
Pengamat Politik Jeirry Sumampow mendukung langkah sejumlah elemen masyarakat termasuk dari PSI.
-
PSI: UU Pemilu Tidak Pro Perempuan
UU Pemilu yang baru disahkan mengabaikan hak dan kepentingan perempuan pada tingkatan provinsi kabupaten/kota dan kecamatan.
-
Johan Budi Sebut RUU Pemilu Telah Disahkan Pemerintah
Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu telah disahkan Pemerintah menjadi Undang-Undang.
-
Ditanya tentang UU Pemilu, Mendagri: Semoga Minggu Depan Sudah Diteken Presiden
Ia menambahkan, seluruh menteri dan tim dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menandatangani draft tersebut.
-
Rhoma Irama: Diskriminatif
Partai IDAMAN menilai ketiga pasal tersebut sangatlah diskriminatif terhadap partai-partai baru.
-
Kader Partai Idaman Sambangi MK Bawa Materi Gugatan di Dalam Dua Boks Besar
Partai yang diketuai oleh Rhoma Irama ini mendaftarkan gugatan ke MK, terkait uji materi UU Pemilihan Umum 2019.
-
Yusril: Takut Amat Sama Saya!
Alasan konstitusional lebih jelas bahwa bunyi pasal 22 E dikaitkan pasal 6 a UUD 1945 itu pasangan calon
-
Presiden Diharap Tidak Berlama-lama Sahkan UU Pemilu
"Intinya kami khawatir karena waktunya sudah sangat mepet tetapi belum ada pengundangan dari Presiden,"
-
Hakim MK Tanyakan Legal Standing Habiburokhman Ajukan Uji Materi UU Pemilu
"Legal standingnya ga memenuhi, itu ga dilanjutkan. Makanya saya mau legal standing dijelaskan Apa anda mau maju presiden apa menjadi anggota Parpol,"
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved