Pendidikan GOTAG
UUD 1945
Berita
Foto (5)
-
Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Menanti ASN yang Terlibat Organisasi Terlarang
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan ada hukuman berat siap menanti ASN yang terbukti terlibat dalam organisasi terlarang.
-
Benarkah Pembubaran Ormas Langgar Hak Berkumpul? Komnas HAM Beri Penjelasan
Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan, menyebut hak kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk derogable rights.
-
Komnas HAM Bicara soal Pembubaran Ormas: Tidak Boleh Dilakukan tanpa Mekanisme Proses Peradilan
Komnas HAM menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan.
-
Anwar Abbas Tak Masalah Ajakan Rizieq Shihab Hijrah ke Sistem Tauhid
Anwar Abbas tak masalah dengan ajakan Rizieq Shihab yang mengajak pindah ke sistem berbasis tauhid, asal tidak memaksakan ke pengikut agama lain.
-
Wapres Ma'ruf : Bentuk NKRI Hasil Kesepakatan Bersama
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal yang baku, menurutnya bentuk negara Indonesia merupakan hasil kesepakatan.
-
Sri Bintang Pamungkas Serukan Kembali ke UUD 1945 Asli
Dalam orasinya, Sri Bintang Pamungkas menyinggung soal cita-cita kemerdekaan yang tidak urung terwujud.
-
Fadjroel Rachman: Presiden Jokowi Tegak Lurus kepada UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan satu laporan berupa Pelaporan Tahunan 2020, 'Bangkit untuk Indonesia Maju'.
-
Din Syamsuddin : KAMI Menunjukkan Pemikiran Kritis dan Kolektif, Kenapa Malah Diserang Pribadi
"KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945," kata Din
-
Hanura Anggap RUU Pemilu Dibahas DPR Miliki Pasal Bertentangan dengan UUD 1945
Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menganggap RUU Pemilu tersebut memiliki pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.
-
Puan Maharani: Kita Butuh Gotong-royong Berskala Besar Hadapi Covid-19, Begini Caranya
Puan menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada aspek kesehatan.
-
Denny Indrayana: Presiden Tidak Bisa Diberhentikan karena Kebijakan Penanganan Covid-19
Denny menjelaskan sistem presidensial mempunyai ciri adanya mekanisme pemberhentian presiden.
-
Ada Penolakan Pembangunan Gereja di Tanjungbalai Karimun, Pemkab Harus Belajar dari Wali Kota Bekasi
Banyak pihak meminta pemerintah berperan aktif melindungi umat dalam beribadah. Ini karena hak beragama dijamin UUD 1945.
-
Bertemu Ketua MPR, Dekopin Usulkan Amandemen Pasal 33 UUD 1945
Lewat amandemen ini, Dekopin meminta agar kata ‘koperasi’ kembali disebutkan secara resmi konstitusi NKRI.
-
Ni Putu Eka Wiryastuti Bakal Jadi Pembicara di Diskusi yang Digelar PWI Pusat
MENCIPTAKAN regenerasi kepemimpinan nasional Indonesia yang mumpuni dan berintegritas membutuhkan kesatuan cita-cita seluruh elemen bangsa.
-
Ketua DPP Partai Nasdem Minta Jokowi Tak Baper Terkait Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengomentari pernyataan Presiden Jokowi terkait munculnya wacana perubahan masa jabatan kepala negara.
-
Junimart Girsang Soroti AD/ART FPI yang Tidak Mencatumkan Tunduk pada Pancasila dan UUD 1945
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memberikan tanggapannya soal SKT FPI.
-
Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Surya Paloh: Kalau Memang Kebutuhan ke Arah Itu Kenapa Tidak
Surya Paloh mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden mejadi tiga periode hal ini tidak masalah asalkan menjawab kebutuhan masyarakat.
-
Buka Suara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan, Jokowi: Lebih Baik Tidak Usah Amandemen
Jokowi menegaskan tidak akan melakukan amandemen UUD 1945 karena nantinya akan berakibat melebar ke isu yang lain.
-
Jokowi Tegaskan Tak Perlu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak perlu mengamandemen UUD 1945. Ia juga mempertanyakan apakah amandemen tidak akan melebar kemana-mana.
-
Hidayat Nur Wahid: "Natsir Mengembalikan NKRI, Sesuai Cita-Cita UUD 1945"
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menerima audiensi The Indonesian Democracy Initiative (TIDI).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved