Buka Suara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan, Jokowi: Lebih Baik Tidak Usah Amandemen

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena nantinya akan melebar ke isu yang lain.

Jokowi buka suara terkait wacana penambahan masa jabatan presiden dalam acara bincang santai dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Senin (2/12/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV pada hari yang sama.

Jokowi mengatakan, dirinya merupakan hasil dari pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 

Sehingga dianggap tidak mungkin untuk menyetujui wacana tersebut.

Ia juga mengatakan, wacana penambahan masa jabatan kepemimpinan presiden menjadi meluas ke berbagai isu.

Seperti wacana presiden yang akan dipilih oleh MPR, kemudian wacana presiden tiga periode atau 15 tahun, atau wacana presiden yang masa jabatannya hanya satu kali namun selama delapan tahun.

Hal tersebut membuat Jokowi menegaskan untuk tidak melakukan amandemen terhadap dasar negara Indonesia.

"Ini ya sejak awal, sudah saya sampaikan saya adalah produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu ketika ada keinginan untuk amandemen apa jawaban saya?" jelas Jokowi.

"Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, apa tidak melebar ke mana-mana."

"Sekarang kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden yang dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun," tuturnya.

"Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amandemen," imbuh dia.

Jokowi juga menuturkan saat ini lebih baik untuk fokus pada tekanan dari luar.

Menurut penuturannya, tekanan tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat diselesaikan secara mudah.

"Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar Jokowi.