Pendidikan GOTAG
UU KPK
Berita
Foto (103)
-
Alasan Nurul Ghufron Gugat Pasal 29 dan 34 UU KPK ke MK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan alasan mengapa dirinya mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Feri Amsari Nilai Janggal Ancaman DPR ke Presiden Bikin Jokowi Takut Terbitkan Perppu KPK
Feri Amsari menilai takutnya Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU (KPK) adalah janggal
-
Soal Sosok Kandidat Capres 2024, Pengamat: Tak Cukup Cuma Modal Pengalaman Pimpin Daerah
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan tak memungkiri sosok yang digadang bakal maju Pilpres 2024 punya modal pengalaman
-
Kritik Proses Legislasi UU IKN Terburu-buru, Pakar Hukum Tata Negara: Jangan Jadi Kebiasaan
Bivitri mengatakan setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhadap beberapa Undang-Undang terhitung cepat.
-
Soal Amandemen UUD, Guru Besar UIN Jakarta: Berkaca UU KPK, Bisa Saja Rakyat Dikibuli Lagi
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra turut tanggapi kabar wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi UU KPK Terkait Alih Status Pegawai
MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
-
Saut Situmorang Minta Pimpinan KPK Patuhi Instruksi Jokowi: Jangan Anggap KPK Perusahaan Pribadi
Saut Situmorang meminta pimpinan KPK segera patuhi instruksi Jokowi, sebut jangan anggap KPK sebagai perusahaan pribadi
-
Pakar Hukum Tanggapi Busyro Muqoddas: Sangat Kritis dan Tajam Namun Masih Prematur
Pernyataan tersebut patut diapresiasi karena berani berpendapat secara terbuka yang muatannya sangat kritis dan tajam. Namun demikian masih bersifat
-
Tak Cukup dengan UU KPK, Busyro Muqoddas: 75 Pegawai yang Jadi Pertahanan Terakhir Ikut Dilumpuhkan
Busyro Muqoddas menilai upaya pelemahan KPK tak cukup dengan UU KPK baru, tetapi 75 pegawai yang jadi pertahanan terakhir ikut dilumpuhkan
-
Legislator PPP Sebut Pernyataan Jokowi Terkait 75 Pegawai KPK Sejalan dengan Komitmen UU KPK
Pernyataan Jokowi sudah sejalan dengan komitmen UU KPK, dimana UU KPK tak dijadikan alat untuk memberhentikan atau mengurangi pegawai KPK.
-
Busyro Enggan Tanggapi 'Otak Sungsang' Ngabalin soal TWK Pegawai KPK
Busyro Muqoddas enggan menanggapi pernyataan 'otak sungsang' Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
-
Uji Formil UU KPK Ditolak MK, Saatnya Perkuat Dukungan ke KPK
(MK) menolak gugatan uji formil hasil revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang diajukan sejumlah mantan pimpinan KPK, seperti Agus Rahardjo, Laode M Sy
-
MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU KPK Baru: Penyadapan dan Penggeledahan Tak Perlu Izin Dewas
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
-
ICW Desak Hakim Konstitusi Kabulkan Uji Formil dan Uji Materiil UU KPK Baru
Pertama, dikatakan Kurnia, Presiden dan DPR telah menihilkan nilai demokrasi saat membahas revisi UU KPK.
-
Pemerintah Bentuk Satgas BLBI, ICW: Semacam Proses Cuci Tangan atas Revisi UU KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembentukan Satgas tagih dana BLBI sebagai proses cuci tangan pemerintah atas revisi UU KPK.
-
KPK SP3 Kasus BLBI, Busyro Muqqodas Singgung Presiden Jokowi dan Revisi UU
Melihat kasus BLBI yang kena SP3, Busyro merasa seperti menyaksikan akrobat politik dalam penegakan hukum.
-
Banyak Pegawai Undur Diri, Novel Baswedan Sebut Akibat Pelemahan KPK
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut, kinerja KPK kini menjadi lemah akibat revisi UU KPK.
-
Tumpak Panggabean Beberkan Kelemahan UU KPK Hasil Revisi Khususnya Soal Ketentuan Dewan Pengawas
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui memang ada kelemahan dalam UU 19 Tahun 2019.
-
Diduga Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Turun Karena UU, Wakil Ketua Komisi III : Nggak Ngaruh Lah
Penurunan itu justru dikarenakan pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, termasuk Indonesia.
-
Bagir Manan: Revisi UU KPK Abaikan Partisipasi dan Pengawasan Publik
Menurut dia, pembentukan UU KPK melanggar azas pembentukan perundang-undangan yang baik.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved