Pendidikan GOTAG
Timboel Siregar
Berita
-
Pasien BPJS Kesehatan Wajib Skrining Riwayat Kesehatan Sebelum Berobat di Faskes Tingkat Pertama
Sejumlah penyakit dapat terdeteksi sejak dini melalui SRK diantaranya diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker hingga talasemia.
-
RSUD Kota Bogor Terlilit Utang Puluhan Miliar Rupiah Bikin Pelayanan Terganggu, Ini Kata BPJS Watch
Banyak pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mengeluh kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk penyakit kronis serta lainnya.
-
Rencana Pemerintah Terapkan KRIS Satu Kelas Bisa Membebani BPJS Kesehatan
KRIS satu ruang perawatan dianggap sebagai kebijakan yang mencederai prinsip keadilan sosial.
-
Penerapan KRIS Dikhawatirkan Bisa Susutkan Jumlah Tempat Tidur bagi Pasien JKN
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengkhawatirkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dapat menyusutkan jumlah tempat tidur bagi pasien JKN.
-
PHK 2024 Melonjak Drastis, Masih Akan Ada Banyak Buruh Jadi Pengangguran
Jumlah PHK periode Januari-November 2024 mencapai 67.870 orang. dan naik jadi 80.000 di awal Desember.
-
BPJS Watch: Pemerintah Harusnya Lebih Dulu Sosialisasi JKP Ketimbang JHT
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pemerintah kembali memperlihatkan kelemahannya dalam komunikasi publik.
-
Diukur dari Laju Inflasi, Upah Riil Buruh Sebenarnya Malah Turun, Bukan Naik
Sekjen OPSI menyatakan, kenaikan upah minimum tahun 2022 dengan formulasi di PP 36 tahun 2021 akan berada di bawah laju inflasi.
-
Penerapan Kembali Ganjil Genap Dinilai Berpotensi Tingkatkan Penularan Covid-19
Timboel Siregar menilai penerapan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta bakal berdampak peningkatan kasus penularan Covid-19.
-
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Segera Salurkan Subsidi Upah ke Pekerja
Perpanjangan PPKM darurat harus dibarengi dengan realisasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) atau subsidi upah ke pekerja terdampak.
-
PROFIL Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh Peraih Penghargaan Internasional, Tak Gentar Walau Kerap Dibui
Profil dan sepak terjang tokoh buruh nasional, Muchtar Pakpahan. Sosoknya peraih penghargaan internasional yang tak gentar meski masuk bui.
-
Kabar Duka, Tokoh Gerakan Buruh Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia
Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Minggu (21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB.
-
Pasien Kanker Payudara Stadium Dini Butuhkan Trastuzumab untuk Pengobatan
Ketua Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan terapi target trastuzumab dibutuhkan untuk pasien kanker payudara
-
Timboel Siregar Minta Pansel Tetap Objektif Menilai Calon Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Masih kata Timboel, penilaian-penilaian itu bisa dilihat dari integritas, pengetahuan dan jejaring yang luas.
-
Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Tanggapan Serikat Buruh hingga Pengamat Ketenagakerjaan
Menurut Timboel, SE Menaker hanya acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun berikutnya.
-
RUU Cipta Kerja Disahkan, Pengamat: Perlindungan Bagi Pekerja Semakin Menurun
Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai pengesahan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan amat berisiko.
-
Pengamat Ketenagakerjaan: Pekerja Terkena Covid-19 Harus Tetap Dapat Upah Penuh
Timboel Siregar meminta perusahaan agar menjamin pekerja yang terkena Covid-19 tetap mendapatkan hak gaji secara penuh.
-
Hindari Resesi, Pengamat Nilai Bantuan Subsidi Upah Harus Dipercepat
Pria yang karib disapa Tabik itu menekankan perlunya mempercepat proses validasi sehingga setiap minggu bisa ditransfer 4 - 5 juta rekening peserta
-
Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Awal Juli, BPJS Watch: Kinerja Direksi Perlu Dievaluasi
Hariyadi Sukamdani memandang keputusan itu memberatkan masyarakat saat kondisi sekarang ada pandemi Covid-19.
-
BPJS Watch: Kenaikan Manfaat JKK dan JKm untuk Kesejahteraan Pekerja dan Ahli Waris
Sejak Januari sampai 30 September 2019 lalu, BP Jamsostek telah meberikan manfaat JKK untuk 13 ribu kasus kecelakaan kerja dengan biaya klaim sebesar
-
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Jadi Beban Bagi Peserta Mandiri
Bila pemerintah tetap memberlakukan pasal 34 tersebut maka masyarakat bisa mengajukan judicial review pasal 34 ini
