Pendidikan GOTAG
RUU KUHP
Berita
Foto (131)
-
Fahri Hamzah Usul Presiden Jokowi Gelar Rapat Konsultasi Bersama Pimpinan DPR Bahas RUU KUHP
Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI
-
Komisi III Setujui RUU KUHP Disahkan di Paripurna
RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI.
-
Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diatur RUU KUHP
Arsul mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.
-
Menkum HAM: RUU KUHP Akan Jalan Terus
Ia pun mengatakan, pembahasan RUU itu masih akan dibawa ke rapat kerja (raker) dan dilanjutkan ke rapat paripurna.
-
Ada Ancaman 12 Tahun Penjara Bagi Pelaku Oral Seks di RUU KUHP
RUU KUHP ini juga memuat bagian mengenai bagian Kekerasan Seksual. Bagian Kekerasan Seksual masuk dalam BAB XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh.
-
Komisi III DPR RI Bantah Buru-buru Rampungkan RUU KUHP
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani membantah pihaknya terburu buru dalam menyusun rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidan (RKUHP).
-
Berharap RKUHP Disahkan Tahun Ini, Yasonna: Malu Masih Pakai Hukum Belanda
Menkumham Yasonna Laoly berharap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan oleh DPR pada tahun ini.
-
RUU KUHP Tidak Perlemah KPK
Anggota Komis III DPR RI mengakui ada keberatan dari KPK dan LSM penggiat anti korupsi terhadap RUU KUHP yang tengah dibahas DPR
-
Dianggap Perbuatan Tercela, Pemerintah Usul Penghina Presiden Bisa Dilaporkan oleh Kuasanya
“Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah"
-
RUU KUHP akan Disahkan di Bulan Agustus
Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
-
ICW Temukan Ada Upaya Pengurangan Hukuman Bagi Koruptor
ICW membeberakan ada upaya pengurangan ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) vers
-
Pasal Penghinaan Presiden Dimasukkan di RUU KUHP, Pengamat: Kritik dan Penghinaan Itu Beda
Aparat penegak hukum dapat secara leluasa menjerat hukum orang yang sebenarnya hanya bermaksud menyampaikan kritik.
-
KPK Minta DPR Undang Polri dan BNN Duduk Semeja Bahas RUU KUHP
"Saya lihat ada beberapa Tipikor dimasukan ke sana tanpa kejelasan siapa yang berwenang itu beresiko KPK nggak bisa tangani kasus korupsi tersebut."
-
KPK Belum Terima Surat Undangan Pembahasan RUU KUHP
Jubir KPK Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dilibatkan mengenai pembahasan RUU KUHP oleh DPR.
-
UU KUHP Harus Disempurnakan Agar Jadi Landasan Penindakan Tipikor
Muhammad Toha mengatakan UU KUHP harus disempurnakan agar bisa menjadi induk semua landasan-landasan penindakan tipikor dan akan jadi tumpuan utama.
-
Fungsi Legislasi DPR Dinilai Lamban, Achmad Juned: Selalu Terhambat Rapat Dengan Pemerintah
Terkadang pemilihan waktu antara DPR RI dengan pihak pemerintah untuk menggelar rapat selalu tidak sesuai karena adanya berbagai hambatan.
-
Revisi RUU KUHP Capai Babak Final, Fahri Hamzah: Harus Ada Kepastian Teks
Revisi RUU KUHP telah memasuki babak akhir setelah melalui suatu proses yang panjang.
-
Tifatul Sembiring Pertanyakan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden
Anggota Komisi III DPR RI, Tifatul Sembiring mempertanyakan perbedaan kritikan, penghinaan dan fitnah dalam pasal penghinaan terhadap Presiden.
-
Pemberian Remisi dalam RUU KUHP Dinilai Diskriminatif
"Indikator pemberian remisi malah menjadi tidak jelas," kata Ibrani.
-
Soal Remisi, Pola Pikir Pemerintah Dinilai Keliru Menyusun RKUHP
Utamanya dalam Pasal 58 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemberian remisi.
