TAG
RUU KUHP
Berita
Foto (131)
-
RUU KUHAP Atur Negara Beri Ganti Rugi Bagi Korban Jika Pelaku Tak Mampu
Panja RUU KUHAP menyepakati penambahan definisi kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian dari negara kepada korban tindak pidana.
-
Pimpinan DPR Berharap Revisi UU KUHAP Cepat Selesai: Ada RUU Perampasan Aset Menunggu
Wakil Ketua DPR Adies Kadir berharap agar Komisi III DPR bisa segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP setelah terima DIM dari pemerintah.
-
Praktisi Hukum Usul DPR Tambah Kewenangan pada Kejaksaan di RUU KUHP
Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik lantaran DPR dan pemerintah tidak transparan dalam pembahasan RUU tersebut.
-
Wamenkumham Sebut KUHP Baru jadi Ikhtiar Pemerintah Tekan Over Kapasitas Narapidana di Lapas
anfaat pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-Undang salah satunya adalah untuk mewujudkan ikhtiar pemerintah tekan jumlah napi di lapas.
-
Mahupiki: KUHP Nasional Memuat Keseimbangan Kewajiban dan HAM, Kita Harus Bangga
Rizkan Zulyadi mengungkapkan seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan kelahiran KUHP Nasional.
-
KSP: Pengesahan RUU KUHP Penanda Indonesia Masuk Milestone Baru
KUHP menjadi penanda bahwa Indonesia saat ini telah mencapai milestone baru dalam ikhtiarnya menjadi bangsa yang berdaulat dan beradab.
-
Berkendaraan di Atas Tanah Pembenihan Milik Orang Lain Siap-siap Kena Denda Maksimal Rp 10 Juta
Seseorang terancam denda maksimal Rp 10 juta (kategori II) jika berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan.
-
Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil Diminta Ajukan Judicial Review ke MK soal RKUHP
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang, Selasa (6/12/2022) pagi tadi.
-
Koalisi Masyarakat Sipil akan Terus Demo Menolak RKUHP dan Desak Presiden Bertanggungjawab
Citra beranggapan pemerintah dan DPR tidak bisa jika hanya melihat segelintir jumlah suara yang melakukan aksi perotes tersebut.
-
Debat Panas Anggota DPR PKS dengan Sufmi Dasco di Pengesahan RUU KUHP: Jangan Jadi Diktator di Sini!
Perdebatan panas terjadi antara Sufmi Dasco Ahmad dengan anggota DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam Rapat Paripurna DPR Pengesahan RUU KUHP
-
RKUHP Dikhawatirkan Perluas Kerja Polisi Masuki Ranah Private Masyarakat
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan penyusunan RKUHP ini secara terang-terangan.
-
Meski Banyak Ditolak Masyarakat, Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Segera Disahkan Jadi UU
Meski diakui bahwa RKUHP masih banyak ditolak elemen masyarakat lantaran dianggap masih ada pasal-pasal kontroversial.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Bentangkan Spanduk Besar dalam Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR
Mereka terlihat membawa tujuh spanduk berukuran besar yang bertuliskan sejumlah penolakannya terhadap RKUHP tersebut.
-
Polisi Kerahkan 400 Personel Amankan Aksi Penolakan RKUHP di Depan Gedung DPR
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 4 SSK atau 400 personel guna mengamankan aksi unjuk rasa penolakan RKUHP.
-
RUU KUHP Disosialisasikan ke Warga Kaltim Lewat Pertunjukan Rakyat
Kementerian Kominfo dan Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA) Sosialisasi RUU KUHP.
-
Hari Ini Komisi III DPR Rapat dengan Pemerintah Bahas DIM RKUHP, Arteria: Semoga Publik Teryakinkan
Komisi III DPR RI hari ini rapat bersama pemerintah untuk membahas DIM Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Komisi III DPR Akan Bahas DIM Masukan RKUHP Bersama Pemerintah pada Rapat Kamis Minggu Ini
Komisi III DPR telah melakukan penjadwalan ulang untuk pembahasan RUU KUHP bersama pemerintah.
-
Sosialisasi RUU KUHP Diharapkan Jadi Sarana Tingkatkan Pemahaman Publik atas Urgensi Pembaruan KUHP
Sosialisasi RUU KUHP diharapkan jadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik atas urgensi pembaruan KUHP di Indonesia.
-
KY Usul Pasal Perekaman Sidang untuk Pantau Etik dan Perilaku Hakim pada RUU KUHP Dihapus
KY menyoroti soal Pasal 280 huruf C atau di draft terbaru RUU KUHP pada 9 November itu ada di pasal 278 huruf C terkait dengan perekaman sidang.
-
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta Paparkan Urgensi Pengesahan RUU KUHP
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menegaskan, urgensi pengesahan RUU KUHP.