Pendidikan GOTAG
Robert Na Endi Jaweng
Berita
-
Imbas Pengangkatan CASN Ditunda, Ombudsman RI Terima Laporan Ada Daerah yang Akan Kekurangan Nakes
Pimpinan Ombudsman RI menyebut jika penundaan itu tentu akan berdampak terhadap jalannya suatu birokrasi.
-
Ombudsman Desak Pemerintah Transparan Alasan Sebenarnya di Balik Penundaan Pengangkatan CASN
Robert menambahkan, pemerintah sejauh ini hanya memberikan alasan yang tidak cukup kuat dan terkesan tidak signifikan untuk menunda pengangkatan CASN
-
Ombudsman RI Telisik Dugaan Maladministrasi Mendes PDT yang PHK 1.040 Tenaga Pendamping Desa
Ombudsman segera menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dengan terlapor Mendes PDT atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping desa.
-
VIDEO Ribuan Pendamping Desa yang Dipecat Kemendes Lapor Ombudsman dan Siap Datangi Istana
Mereka berharap aspirasi mereka bisa sampai langsung ke Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
Kena PHK Sepihak Kemendes, TPP Desa Lapor Ombudsman dan Berencana Datangi Istana
Perwakilan tenaga pendamping profesional (TPP) desa pada Kemendes PDT yang terkena PHK sepihak mendatangi Kantor Ombudsman
-
Ombudsman RI: Bansos Tak Efektif Entaskan Kemiskinan
Orientasi pemerintah dalam distribusi bansos dan jaminan sosial (jamsos) hanya sekedar sebagai bantalan sosial ekonomi.
-
Refleksi 2024: Ombudsman RI Catat Kebijakan Pemerintah Masih Belum Maksimal Lindungan Pekerja Migran
Ombudsman Republik Indonesia mencatat kebijakan pemerintah di tahun 2024 masih belum maksimal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
-
Pemilu 2024, Menpan RB: Netralitas ASN Sudah Final
Hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena diduga bersikap tidak netral dalam Pemilu 2024.
-
Ombudsman Minta Kemendagri Segera Buka Daftar Nama Calon Pj Gubernur: Berikan Waktu Publik Menilai
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Dalam Negeri segera membuka kepada publik soal nama-nama calon penjabat gubernur
-
Ombudsman Temukan Ada Usulan Calon Penjabat Gubernur dari Kalangan TNI-Polri Aktif
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya usulan untuk posisi penjabat gubernur dari kalangan TNI dan Polri yang masih aktif.
-
Firli Bahuri Cs Berpeluang Dijemput Paksa Ombudsman Buntut Tolak Hadiri Pemeriksaan
Ombudsman RI membuka peluang jemput paksa Ketua KPK Firli Bahuri dkk karena menolak diperiksa terkait dugaan pelanggaran maladministrasi.
-
Ombudsman Sebut KPK Tak Kooperatif soal Pemeriksaan Pencopotan Brigjen Endar
Ombudsman menyesalkan sikap pimpinan KPK yang dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan tersebut.
-
KPK Khawatir Ombudsman Salahi Wewenang. Robert: Luar Biasa Kami Dikuliahi Lembaga Terlapor
Anggota Ombudsman Robert Na Endi sebut jawaban KPK luar biasa karena ada lembaga terlapor yang ceramahi lembaga yang punya kewenangan pemeriksaan.
-
KPK Pertanyakan Kewenangan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng: Ini Sesuatu yang Sangat Serius
Menurutnya pertanyaan KPK sama saja dengan mempertanyakan maksud Presiden dan DPR yang membentuk UU Ombudsman.
-
Periksa Pintu Lift Bandara Kualanamu, Ombudsman: Minim Standar Keamanan
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan tak ada informasi yang menjelaskan bahwa lift memiliki dua pintu
-
Sambangi Ombudsman, Keluarga Kasus Gagal Ginjal Akut Minta Pemerintah Tetapkan KLB
Safitri mengungkapkan saat ini masih banyak anak yang membutuhkan perawatan secara menyeluruh
-
Pengangkatan Pj Kepala Daerah Tak Libatkan Publik, Ombdusman Tantang Mendagri
Robert Na Endi Jaweng menantang Mendagri Tito Karnavian untuk menunjukkan perihal keterlibatan publik dalam pengangkatan PJ kepala daerah.
-
Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Ombudsman Singgung Keterlibatan Publik
Robert menilai pengangkatan pj Kepala daerah masih memiliki tantangan lantaran belum ada regulasi turunan secara nyata.
-
Catatan Akhir Tahun Ombudsman: Pengangkatan Pj Nol Partisipasi Publik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melibatkan partisipasi publik dalam proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah.
-
25.700 Karyawan Telah di PHK, Ombudsman RI Minta Kemenaker dan Disnaker Awasi Kontrak Kerja
Ada ratusan ribu lagi yang memang belum di PHK tapi sudah dirumahkan. Ada pula yang tidak diperpanjang masa kerja atau kontrak.
