Pendidikan GOTAG
Robert Na Endi Jaweng
Berita
-
Rekomendasi Ombudsman Terkait Maraknya PHK: Pemerintah Harus Cermat Audit Perusahaan
Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak semenjak pandemi Covid-19.
-
Fenomena PHK Kerap Terjadi, Ombudsman Beri Rekomendasi Pemerintah Hingga Pengusaha
Ombudsman mengungkapkan terdapat hal-hal yang harus menjadi sorotan oleh Pemerintah maupun pengusaha, sebelum melakukan PHK
-
Ombudsman Soroti Dualisme Payung Hukum Penentuan Upah Minimum
Penentuan upah minimum masih menjadi polemik di kalangan pekerja dan pemberi kerja.
-
Banyak Korban Gangguan Ginjal Akut, Siapa yang Bertanggung Jawab? Begini Kata Ombudsman RI
Pemerintah menyebutkan jika sudah ada 157 anak yang meninggal karena alami gangguan ginjal akut misterius.
-
Ombudsman RI Ragukan Akurasi Data Kasus Gangguan Ginjal Akut Indonesia
Ombudsman RI masih mempertanyakan akurasi data yang disodorkan pemerintah terkait kasus gangguan ginjal akut di Indonesia.
-
Ombudsman Desak Pemerintah Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Sebagai Kejadian Luar Biasa
Ombudsman Republik Indonesia mendesak pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus gagal ginjal akut.
-
Ombudsman Bakal Panggil Kemenkes, BPOM, dan BPJS Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
Ombudsman berencana memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
-
6 Usulan Ombudsman untuk Kemenkes dan BPOM Sikapi Kasus Gagal Ginjal Akut Anak
Menyikapi kasus gagal ginjal akut anak, Ombudsman memberi 6 masukan untuk Kementerian Kesehatan dan BPOM.
-
Kasus Gangguan Ginjal Akut Melonjak, Ombudsman: Negara Gagal Berikan Perlindungan pada Masyarakat
Mestinya, kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa menghadapi situasi darurat kesehatan
-
Ombudsman Temukan 5 Potensi Maladministrasi BPOM Kasus Gagal Ginjal Akut, Misal Lemahnya Pengawasan
Ombudsman Republik Indonesia melihat ada lima potensi maladministrasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus gagal ginjal
-
Ombudsman Temukan Tiga Potensi Maladministrasi Kemenkes Kasus Gagal Ginjal Akut, Ini Penjelasannya
Ombudsman Republik Indonesia menemukan ada tiga potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
-
Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Dalam Penunjukan PJ Kepala Daerah oleh Kemendagri
Ombudsman Indonesia (RI) menemukan adanya maladministrasi dalam penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri
-
Ombudsman: Prajurit TNI Harus Mengundurkan Diri dari Jabatan Dinasnya Sebelum Jadi Pj Kepala Daerah
Ombudsman RI menyatakan, setiap prajurit TNI aktif yang bakal ditunjuk sebagai Pj kepala daerah harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan.
-
TNI Aktif Ditunjuk Jadi Pj Kepala Daerah, Ombudsman RI: Perlu Kedepankan Esensi UU TNI dan UU ASN
Ombudsman RI (ORI) menyorot terkait penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).
-
Ombudsman RI Temukan Ada Dugaan Maladministrasi Dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penunjukan kepala daerah setara Gubernur, Bupati dan Walikota oleh pemerintah melalui Kemendagri
-
Ada Potensi Maladministrasi dalam Proses Peralihan Pegawai, BRIN Diminta Lakukan Tindakan Korektif
Ombudsman RI minta BRIN lakukan tindakan korektif terkait potensi maladministrasi proses peralihan pegawai dari Kementerian atau Lembaga.
-
Ombudsman RI: Terjadi Penyimpangan Prosedur yang Dilakukan BRIN Terkait Peralihan Pegawai
Ombudsman RI mendapati beberapa temuan atas pemeriksaan terhadap peralihan pegawai dari Kementerian atau Lembaga ke BRIN.
-
Ombudsman RI: Banyak Masalah dalam Pengalihan Pegawai Kementerian dan Lembaga ke BRIN
Ombudsman RI (ORI) menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap proses pengalihan pegawai Kementerian dan Lembaga (K/L) ke Badan Riset dan Inovasi Nasio
-
Ombudsman RI: Ada Kesenjangan Dalam Penyaluran BSU Ketenagakerjaan Tahun 2022
Ombudsman RI menilai masih ada kesenjangan dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan di tahun 2022.
-
Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi Dalam Penyusunan Permenaker 2/2022
Anggota Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mendukung revisi aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait dana Jaminan Hari Tua
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved