Pendidikan GOTAG
Rapat Paripurna DPR
Berita
Foto (154)
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA, Berikut Nama-namanya
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).
-
293 Anggota DPR RI Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan APBN 2026
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 pada Selasa (23/9/2025).
-
Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
Habiburokhman menjelaskan seluruh fraksi menyetujui Inosentius sebagai calon hakim MK.
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan 10 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang Undang, Ini Daftarnya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan laporan hasil pembahasan oleh panitia kerja (panja) 10 RUU Kabupaten/Kota tersebut
-
Surat Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan saat Rapat Paripurna DPR, Apa Penjelasan Puan dan Dasco?
Saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna, Puan mengaku belum melihat surat usulan pemakzulan Gibran tersebut.
-
I Wayan Sudirta Sampaikan Pandangan Fraksi PDIP Terkait KEM PPKF 2026 di Rapat Paripurna DPR
Fraksi PDIP berpandangan desain pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah yakni 5,2% sampai 5,8% memberikan harapan yang menjanjikan
-
SAFEnet Duga Ada Operasi Informasi Untuk Bungkam Desakan Kritis Kelompok Penolak Revisi UU TNI
Ia juga mencatat penyebaran konten-konten tersebut cukup masif melalui beberapa akun media sosial
-
Ini Tugas dan Kewenangan Danantara: Kelola Dividen BUMN Hingga Pejabat Tak Bisa Dijerat Hukum
BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai Rp 14,670 triliun.
-
Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU KUHAP Menjadi Usul Inisiatif DPR
Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi usul inisiatif DPR.
-
Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya
DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang.
-
Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RUU BUMN Pekan Depan
Seluruh fraksi di Komisi VI DPR menyatakan sepakat agar RUU BUMN dilanjutkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Timwas Perlindungan PMI dan Penanganan Bencana Alam
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk dua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.
-
Baleg Setujui Revisi UU Pertambangan dan Minerba Jadi Usul Inisiatif di Rapat Paripurna DPR
Baleg DPR RI sepakat menyusun RUU tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029
Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/12/2024).
-
Hari Ini DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Jumlah Alat Kelengkapan Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna, hari ini Selasa (15/10/2024).
-
Dasco Pastikan Tak Akan Ada Sidang Paripurna DPR untuk Sahkan RUU Pilkada di Hari Mendatang
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tak akan ada sidang paripurna DPR terkait pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.
-
Wakil Ketua DPR Cak Imin Hadiri Rapat Paripurna Usai Menjadi Cawapres di Pilpres 2024
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hadir pada Rapat Paripurna, usai menjadi kandidat sebagai cawapres di Pilpres 2024.
-
BREAKING NEWS DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang Undang
Pengesahan itu diambil pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
-
VIDEO Fraksi NasDem Beri Penjelasan Soal Tak Suarakan Hak Angket Saat Rapat Paripurna DPR
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menekankan mekanisme pengajuan hak angket bukan di paripurna.
-
Berbeda dengan PDIP, PKS dan NasDem, PPP Nyatakan Belum Bersikap Soal Hak Angket Pemilu 2024
Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, menyatakan pihaknya tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai hak angket.
