Pendidikan GOTAG
Putusan Mahkamah Konstitusi
Berita
-
Tolak UU Cipta Kerja, GMNI Tegaskan Tempuh Judical Review ke MK
Arjuna menegaskan langkah GMNI selanjutnya. Menempuh jalur litigasi. Yaitu judicial review (JR).
-
Gara-gara UU Corona, Kemendes PDTT Dikhawatirkan Tak Lagi Memiliki Peran Kelola Dana Desa
Sebab, aturan hukum yang mengatur fungsi dan peran Kemendes PDTT terkait DD telah dinyatakan tidak berlaku menurut Undang-Undang (UU) Corona.
-
Jokowi Akan Pantau Putusan MK Lewat Youtube, Prabowo Tidak Akan ke MK
Rencananya, sidang pembacaan putusan akan digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) pada pukul 12.30 WIB.
-
Jelang Putusan MK, Pengamanan Beberapa Titik di Tangerang Dipertebal
Jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019 keamanan di sejumlah titik di Tangerang dipertebal.
-
Yang Menuduh Pemilu Curang Wajib Membuktikannya, MK: Jangan Asal Klaim!
Sengketa Pemilu 2019 tampaknya akan berujung di Mahkamah Konstitusi setelah ada kepastian dari kubu Prabowo-Sandi yang berencana mengajukan gugatan.
-
Priyo: BPN akan Bawa Persoalan Pemilu ke MK Jika . . .
Priyo menjelaskan, hal itu hanya akan dilakukan apabila ada bukti kecurangan penyelenggaraan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
-
Gunakan Dasar Putusan MA, Partai Golkar Ngotot Usung Caleg Mantan Terpidana Korupsi
Sebelumnya, KPU meminta pimpinan parpol untuk menjalankan pakta integritas meskipun ada putusan MA.
-
Tokoh Masyarakat Layak Diusulkan Jadi Anggota DPD
Jika anggota DPD benar-benar bekerja dengan baik maka seyogyanya dia tidak memiliki waktu lain, apalagi untuk mengurus partai.
-
Kontroversi Masa Jabatan dan JK
Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.
-
Pakai UU Pemilu Sekarang, Yusril Bilang Jokowi Bisa Jadi Capres Tunggal
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang Pemilu tidak menutup kemungkinan melahirkan calon tunggal.
-
Jangan Lagi Terjadi Parlementarisasi Presidensialisme
Jika RUU Pemilu tidak mampu mencegah kembali parlementarisasi presidensialisme maka hal ini akan memperlemah demokrasi ke depan
-
KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka Suap Sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat Muchtar Effendi (ME) sebagai tersangka.
-
Panitera MK: Tidak Ada Hakim Dissenting Opinion pada Sengketa Pilkada Buton
Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk menegaskan tidak ada yang aneh selama persidangan sengketa pemilihan kepala daerah Buton 2011-2016
-
Fadli Zon : "Sepuluh Partai di DPR Bisa Usung Calon Presiden Sendiri Pada Pilpres dan Pileg 2019"
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan Sepuluh Partai di DPR Bisa Usung Capres Sendiri Pada Pilpres dan Pileg Serentak 2019.
-
Berlangsung Sengit, Rapat Komisi II DPR RI Putuskan Terpidana Percobaan Dapat Maju Pilkada
Rapat RDP Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda, Sabtu, (10/9/2016) menyetujui terpidana hukuman percobaan dapat jadi calon kepala daerah.
