Pendidikan GOTAG
Putusan Mahkamah Konstitusi
Berita
-
Batas Waktu Pengajuan Kompensasi Korban Terorisme Diperpanjang dari Tiga Tahun Jadi 10 Tahun
Hingga putusan MK tersebut ditetapkan, BNPT telah menerbitkan 25 Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu
-
ASPI Minta Penyesuaian Besaran Pajak Pasca MK Putuskan Spa sebagai Layanan Kesehatan
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa spa bukan lagi bagian dari jasa hiburan, melainkan termasuk dalam layanan kesehatan tradisional.
-
Pengusaha Bersedia Patuhi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ingatkan Ekonomi RI Lagi Tertekan
APINDO menyatakan siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi soal judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
-
Putusan MK: Perumusan Kebijakan Pengupahan Wajib Libatkan Pemda
Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan.
-
DPR Segera Bahas Putusan MK yang Perintahkan Kluster Ketenagakerjaan Dicabut dari UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.
-
Goenawan Mohamad Terisak Saat Audiensi dengan Pimpinan MK: DPR Melawan Konstitusi, Bubarkan!
Jurnalis senior sekaligus sastrawan Indonesia. Goenawan Mohamad (GM) terisak saat menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi bersama sejumlah tokoh.
-
'Surat Cinta' Mahfud MD ke Politisi Senayan Pasca Upaya Pembegalan Putusan MK
Mahfud MD menuliskan sebuah postingan di akun Instagram dan X menyikapi kerasnya reaksi masyarakat terhadap upaya masif DPR RI menganulir putusan MK.
-
Memprediksi Putusan MK dan Solusi Besok Senin
Mahkamah Konstitusi (MK) besok Senin (22/04/24) akan membuat keputusan yang sangat krusial dan penting bagi bangsa ini
-
Di hadapan Pengurus PWI, Anies Singgung Putusan MK hingga Data KPU Bocor Sebabkan Kepercayaan Turun
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog yang dilaksanakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional.
-
KPU Dinilai Wajar Ikuti Putusan MK dan Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Paslon Pilpres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK 90)
-
Perppu Ciptaker Jadi UU, Presiden Aspek: DPR Tak Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Stempel Pemerintah
Presiden ASPEK menilai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang sudah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, DPR jadi stempel pemerintah.
-
Sekjen MK Telah Penuhi Panggilan Terkait Kasus 9 Hakim Konstitusi yang Dipolisikan
Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Zico, Angel Foekh saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/3/2023).
-
9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Begini Respons MK
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi itu telah mengetahui adanya laporan tersebut.
-
Perludem: Pemerintah Harus Jalankan Putusan MK Soal Penjabat Kepala Daerah
Jika pemerintah mengabaikan putusan MK, akan makin menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan pragmatis di pengisian jabatan sementara kepala daerah.
-
MK Perintahkan KPU Sabu Raijua Gelar Pemungutan Suara Ulang dalam 60 Hari
Keduanya didiskualifikasi setelah MK menyatakan Orient terbukti menyandang status sebagai warga negara Amerika Serikat.
-
MK Dinilai Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Jika Terbukti Curang Secara TSM
Bambang meminta MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pengugat terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak jujur.
-
Mantan Hakim MK Sebut Paslon Suara Terbanyak Kedua Bisa Menang dalam Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja memenangkan pasangan calon (paslon) pemilik suara terbanyak kedua sebagai kandidat terpilih di dalam pilkada.
-
Sengketa Pilwalkot Manado: Pemohon Minta KPU Lakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 di Kecamatan
Pemohon juga meminta MK membatalkan berita acara KPU Kota Manado terkait berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
-
Hadiri Sidang MK, BW Minta Batalkan Hasil Pilkada Kalteng
Ben Ibrahim-Ujang Iskandar mengatakan salah satu pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan Sugianto-Sabran adalah politik uang.
-
Murphi Care Siap Bantu Presiden Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja
UU Ciptaker disahkan DPR RI, Senin (5/10/2020), dan ditandatangani Presiden Jokowi, Senin (2/11/2020).
