TAG
Perppu Ormas
Berita
Foto (80)
-
NU Mendukung Perppu Pembubaran Ormas
Sekretaris Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Nahdatul Ulama (LTN NU), Syafiq Alielha mengeaskan, bahwa NU konsisten mendukung Peraturan Pemerintah Undang Undan
-
Sanksi Menunggu Mantan Anggota HTI Bentuk Ormas dengan Ajaran Sama
Bakal ada sanksi apabila terdapat kumpulan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendirikan ormas dengan ajaran yang sama.
-
Harus Tetap Ada Komunikasi Antar Pemerintah Dengan Fraksi DPR Yang Menolak Perppu Ormas
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tetap menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR yang menolak Perppu Ormas.
-
Perppu Ormas Atur Lebih Rinci Mengenai Mekanisme Pembubaran Ormas
Perppu Ormas itu mengatur mekanisme percepatan proses pembubaran organisasi yang dianggap telah melanggar peraturan.
-
Pemerintah Dianggap Langgar Pancasila Dalam Pembubaran HTI, Ini Alasannya
Pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang secara absolut menilai, menuduh, mengadili dan memvonis HTI bertentangan dengan Pancasila.
-
PKB: Perppu Jangan Sampai Melanggar HAM
Di UU tentang ormas, diatur bahwa pembubaran dilakukan antara lain melalui surat peringatan sebanyak tiga kali
-
PBNU Sebut Gerakan HTI Politis, Jangan Musuhi Anggotanya
Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk memusuhi mantan anggota dan pengurusnya saat ini.
-
Boni Hargens Sebut Perppu Tidak Ada Urusan Dengan Islam
Perppu oleh pemerintah untuk menangkal ajaran dan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, apapun agamanya.
-
Ismail Yusanto: HTI Sudah Tidak Ada
Anggota dan pengurus HTI di daerah seluruh Indonesia mencoba menyikapi keadaan secara tenang dan penuh kesabaran.
-
Menristek Dikti Beri Dua Opsi Bagi Dosen Perguruan Tinggi Negeri Anggota HTI
"Saya usulkan begitu karena dia (dosen dan pegawai) adalah bagian dari negara, maka tidak boleh pisah dari negara, itu penting sekali," kata Nasir.
-
Kejaksaan: Pembubaran Ormas Melalui Pengadilan memakan Waktu Lama
Setelah cara itu dilakukan, tapi Ormas masih berkegiatan yang dinilai bermasalah, maka ada mekanisme pencabutan badan hukum.
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah Buat Peraturan Turunan Tentang Ormas
Peraturan kepala daerah baik itu Peraturan Bupati ataupun pertauran gubernur, untuk mendeteksi dini Ormas yang menyimpang dari falsafah pancasila.
-
Pengganti UU Ormas Dinilai Kontroversial
Poin krusial Perppu tersebut ialah kosong dari makna kedaruratan yang mesyaratkan terbitnya sebuah Perppu.
-
Fadli Zon Ingatkan Pemerintah DPR Bisa Tolak Aturan Pembubaran Ormas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan kepada pemerintah bahwa Perppu tersebut bisa dibatalkan di parlemen.
-
Kapolda Pastikan Bakal Larang HTI Beraktivitas di Jateng
Kepolisian Daerah Jawa Tengah bakal menindak tegas Hizbut Tahir Indonesia (HTI) jika masih beraktivitas di Jawa Tengah.
-
Sekjen MUI: Bagi Kami Pancasila Sudah Final
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar abbas menyatakan secara tegas bahwa NKRI dan Pancasila tidak bisa diganggu gugat.
-
Meskipun Sudah Dibubarkan Aktivitas Kantor Sekretariat HTI Masih Beroperasi
Aktivitas organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sejumlah daerah masih berjalan seperti biasa, walau pemerintah telah resmi membubarkan HTI, Kami
-
Belajar dari Pengalaman di Timur Tengah, Ini Dampak yang Ditimbulkan Jika HTI Dibubarkan
Menurut Noorhaidi, langkah pemerintah selama ini dalam 'memberikan ruang' sebenarnya justru 'mematikan kelompok-kelompok ini'.
-
Komentar Hendardi atas Polemik Perppu Ormas di Tengah Masyarakat
Pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan adalah institusi kunci yang harus memastikan Perppu ini tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
-
Djarot Sebut Masih Ada Ormas Anti Pancasila Selain HTI
Djarot Saiful Hidayat menilai pencabutan izin badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tepat.