Pendidikan GOTAG
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Berita
-
Perludem Dorong KPU Beri Tanda di Surat Suara Untuk Caleg Mantan Terpidana Korupsi
"Surat untuk ditandai karena desain surat suara kita kan kecil sekali, kalau dia bisa muat di surat suara, bagus," kata Titi
-
Perludem Minta KPU Tertibkan Relawan Pemenangan Paslon
Namun, dia meminta relawan tetap menjunjung asas akuntabilitas dan bekerja sesuai aturan
-
Banyak Artis Nyaleg, Perludem: Mekanisme Demokrasi Internal Partai Kita Jalan di Tempat
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menanggapi banyaknya artis yang maju sebagai calon legislatif.
-
Perludem Minta KPU-Bawaslu Selamatkan Hak Pilih Warga Belum Miliki e-KTP
Sebanyak 6.768.025 pemilih terancam kehilangan hak pilih di Pilkada 2018. Hal ini karena pemilih itu tidak memiliki KTP elektronik
-
Ini Alasan Perludem Nilai Tepat Putusan MK Soal Verifikasi Faktual Parpol
Menurut Fadli, dengan dilakukannya verifikasi faktual dapat mengetahui apakah sebuah parpol memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti pemilu.
-
Permintaan Mahar Saat Pilkada Berpotensi Munculkan Praktik Korupsi Politik
Alasannya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
-
Soal Verifikasi Parpol, Perludem: KPU Harus Segera Laksanakan Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
Perludem Nilai Persyaratan Parpol Jadi Peserta Pemilu Terlalu Rumit
"KPU tidak ada pilihan karena perintah undang-undang harus memastikan validitas dan faktualitas syarat partai politik," ucap Titi.
-
Perludem Cs Uji Materialkan Pasal 222 UU Pemilu di MK
ketentuan Pasal 222 di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah menjadi perdebatan panjang.
-
Putuskan RUU Pemilu, Perludem: Jangan Ada Politik Transaksi di Ruang-ruang Gelap
Besok, Kamis (20/7/2017), DPR akan menggelar sidang paripurna pengambilan keputusan akhir Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.
-
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Dinilai Hanya Kamuflase
Publik rupanya tidak susah-susah soal mekanisme pemilu. Publik lebih ingin sistem pemilu dibuat terbuka.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penambahan Jumlah Kursi DPR Jadi 575
apakah penambahan tersebut bisa benar-benar menjawab keterwakilan masyarakat?
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Usulan Pemerintah Soal Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
anyak pihak menolak usulan pemerintah yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.
-
Perludem: Pelatihan Saksi adalah Tugas Partai Politik
Bisa dihitung, berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pelatihan saksi diseluruh wilayah Indonesia
-
Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden Sudah Tak Relevan
Dengan melaksanakan pemilu secara serentak, menurutnya, sudah tidak ada lagi ambang batas selisih suara
-
Perludem Apresiasi Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan Terbuka
Fadli Ramadhanil mengapresiasi sikap Pansus RUU Pemilu DPR yang melaksanakan pembahasan secara terbuka.
-
Perludem: Syarat Diperketat, Partai Lama Juga Akan Kelabakan
"Kami meyakini dengan syarat diperketat jangankan partai baru, partai lama saja bisa kelabakan," kata Titi.
-
Partai Tak Perlu Takut Pemilihan Presiden Tanpa Ada Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
"Banyak calon lebih positif bagi demokrasi Indonesia. Memberi banyak alternatif pilihan dan akan memperkuat partisipasi masyarakat,"
-
Perludem Sindir Petugas KPU Tidak Paham Surat C 6
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Perludem Ungkap Alasan Kasus e-KTP Masuk Kategori TSM
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kasus e-KTP termasuk korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved