Pendidikan GOTAG
pendapatan negara
Berita
-
Realisasi Pendapatan Negara Minus 12,37 Persen, tapi Belanja Naik Tipis
realisasi belanja negara sampai akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp 1.252,42 triliun atau sekira 45,72 persen
-
Kemenkeu: Pendapatan Negara Naik Tipis hingga 30 April, Perpajakan Tumbuh Negatif
Suahasil menjelaskan, penerimaan pendapatan negara Rp 549,5 triliun itu mengalami pertumbuhan 3,2 persen dari tahun lalu.
-
Pendapatan Negara Tertekan di Tengah Wabah Corona, Gaji Ke-13 dan THR PNS Terancam Dipangkas?
penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
-
Per Akhir Februari 2020, Pendapatan Negara Tumbuh Minus 0,5 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah pendapatan negara per akhir Februari 2020 tumbuh negatif.
-
Sisa Dua Bulan Lagi, Pendapatan Negara Baru 69,7 Persen dari Target APBN 2019
Realisasi pendapatan negara per Oktober diwarnai tekanan bertubi-tubi dari turunnya harga minyak dan gas (migas) hingga nilai tukar rupiah
-
Pengusaha yang Paling Banyak Dapat Untung dari Industri Rokok Berbahan Tembakau
Defian menyebut lebih banyak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari industri rokok berbahan baku tembakau ini adalah para konglomerat
-
Cukai Rokok Tinggi Kebijakan Jitu Kurangi Perokok Tanpa Kurangi Pendapatan Negara
Pengalaman negara lain, kebijakan cukai tinggi sanggup menekan konsumsi tembakau dan rokok sementara di Indonesia jadi instrumen fiskal
-
Simplifikasi dan Penggabungan SKM-SPM Dinilai Berdampak Negatif pada Pendapatan Negara
Sebagai pengganti, Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk memastikan industri ini dapat dikontrol.
-
Fraksi Nasdem Dukung Rencana Pemerintah Revisi UU Bea Materai untuk Tingkatkan Pendapatan Negara
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
-
Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan
Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI.
