Pendidikan GOTAG
pemilu nasional
Berita
-
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi
Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.
-
MK Tegaskan Pemilu Terpisah 2029 Paling Konstitusional
Fajar mengakui bahwa setiap putusan MK tentu mengundang kritik, namun hal itu dianggap sebagai dinamika demokrasi yang lumrah.
-
Guna Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Jadwal Pemilu, K3 MPR RI Rumuskan Opsi Strategis Ini
K3 MPR RI rumuskan opsi strategis untuk menyikapi putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
MK: Kami Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemilu Terpisah
Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah menuai kritik tajam. MK menunggu respons DPR, sementara NasDem menyebut putusan
-
BRIN: Jeda Pemilu Nasional-Daerah Berisiko Konsolidasi Kekuasaan Lebih Ekstrem
Peneliti BRIN memperingatkan potensi bahaya konsolidasi kekuasaan ekstrem yang bisa menghapus oposisi dan mengancam demokrasi.
-
Pemisahan Pemilu Mulai 2029, Pemerintah Hitung Risiko hingga Rombak Anggaran Besar-besaran
Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memicu perubahan besar dalam tata kelola politik. Pemerintah mulai memetakan dampaknya
-
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pengamat Singgung soal Paradoks
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait skema pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
PKB Kritik MK soal Pemilu Terpisah: Penjaga Konstitusi Enggak Usah Ikut Ngatur
Jazilul menyinggung bahwa MK kerap melahirkan putusan yang justru menyerupai produk legislasi, seperti soal usia minimum capres-cawapres dan pendidika
-
Wamendagri Kritik Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Berubah-ubah, Negara Butuh Fondasi Kokoh
Atas putusan pemisahan pemilu tersebut, Bima Arya juga mengkritisi posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-
Parpol Akan Rapat Bahas Putusan MK soal Pemilu, Puan: Kami Akan Nyatakan Sikap Bersama
Menurut Puan, semua partai akan segera melakukan rapat koordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk merespons keputusan MK tersebut. Koordina
-
Effendi Gazali Heran Mengapa Baru Sekarang MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Effendi Ghazali menilai putusan MK yang menyatakan Pemilu Nasional dan Daerah tak lagi serentak merupakan keniscayaan bagi proses pemilu di Indonesia
-
Putusan MK dan Tafsir Baru Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia
Putusan MK mulai tahun 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi dilakukan secara serentak. Putusan MK ini bukan sekadar keputusan hukum.
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal, Pakar Usul Aturan Transisi Kepala Daerah dan DPRD
DR Fahri Bachmid mengusulkan diterbitkannya aturan soal masa transisi kekuasaan kepala daerah dan masa jabatan anggota dan pimpinan DPRD.
-
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Bangun Rekayasa Politik yang Lebih Efektif
Menurut Feri, putusan tersebut membuka ruang rekayasa politik yang memungkinkan rakyat memberikan koreksi langsung terhadap partai
-
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Lamhot Sinaga: DPR Berkewajiban Revisi UU Pemilu
Selain memperbaiki tata kelola politik daerah, pemisahan pemilu juga dianggap dapat meringankan beban pemilih. Sebab, kata Lamhot, pemilih tidak lagi
-
Plus Minus Pemilu Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Peta Politik Nasional Dinilai Tak Berubah
Pengamat menilai putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap politik nasional, tetapi lebih kepada otonomi daerah yang semakin kuat.
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Ungkap Dampaknya
Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menilai putusa MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 akan membawa perubahan
-
MK Putuskan Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU Pemilu
Ia menyatakan bahwa putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved