Pendidikan GOTAG
Pahala Nainggolan
Berita
Foto (10)
-
KPK Ungkap Cara Pengusaha Bisa Berbisnis Tanpa Embel-embel Suap
(KPK) mengungkapkan upaya pihaknya melakukan pencegahan agar para pengusaha bisa berbisnis tanpa dengan embel-embel tindakan pidana korupsi berupa sua
-
KPK Soroti Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19
Pahala Nainggolan menyarankan agar cakupan penerima insentif untuk petugas rumah sakit dalam penanganan Covid-19 diperluas.
-
KPK: Subsidi Listrik 450 VA dan 900 VA Lebih Efektif Jika Diberikan dalam Bentuk Tunai
Pahala Nainggolan mengatakan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA akan lebih efektif jika diberikan langsung dalam bentuk tunai.
-
Ketika KPK Beberkan soal Maraknya Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Daerah, dari Guru hingga BUMD
KPK mengungkapkan ada dugaan praktik jual beli jabatan di daerah mulai dari guru hingga direktur Badan Usaha Milik Daerah
-
KPK: LHKPN 52 Pejabat Eksekutif Diduga tidak Akurat
Dari hasil monitoring KPK, ada 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam melaporkan harta kekayaannya.
-
KPK Temukan Laporan Harta Kekayaan Fiktif 52 Pejabat Eksekutif, Siapa Mereka?
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tak akurat atau fiktif.
-
DPR Instansi Pemerintah yang Harta Kekayaan Anggotanya Tertinggi Dibandingkan Instansi Lain
Anggota DPR menjadi instansi pemerintah dengan rata-rata harta kekayaan tertinggi di antara instansi lain, yang angkanya mencapai Rp 23 miliar.
-
KPK: 70 Persen Pejabat Bertambah Kaya, 95 Persen LHKPN Pejabat Tak Akurat
Tak semua orang merasakan dampak negatif ekonomi dari pandemi Covid-19, Sebagian pejabat, penyelenggara negara sebaliknya, kekayaan mereka meningkat.
-
KPK: 95 Persen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Tidak Akurat
KPK menyatakan sebanyak 95 persen data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak akurat.
-
KPK: Rerata Anggota DPR Kantongi Duit Rp23 Miliar
Rerata anggota DPR disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi duit Rp23 miliar.
-
KPK Beberkan 6 DPRD yang LHKPN Pejabatnya Masih Buruk, Diantaranya DKI Jakarta
(KPK) membeberkan enam DPRD Provinsi yang tingkat kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan pejabatnya masih rendah.
-
KPK Terima 1.137 Laporan Gratifikasi Selama Semester I 2021, Nilainya Miliaran Rupiah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.137 laporan gratifikasi sepanjang semester I 2021.
-
Ingatkan Kemensos, KPK Sebut Bansos Bentuk Barang Rentan Penyimpangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bantuan sosial (bansos) berbentuk barang rentan penyimpangan.
-
KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Legislatif Serahkan LHKPN Terjun Bebas Selama Semester I 2021
KPK menyatakan tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) pejabat legislatif terjun bebas sepanjang semester I 2021.
-
KPK: Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pentingnya pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum.
-
Ini Isi Sumpah Janji ASN Pegawai KPK yang Dibacakan Firli Bahuri
Pelantikan terhadap ribuan pegawai lembaga antirasuah tersebut digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).
-
KPK Janji Telusuri Terkait Adanya Calon Kepala Daerah Berharta Minus
Pahala berjanji akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta cakada yang berharta minus itu.
-
KPK Ungkap Calon Kepala Daerah Petahana Alami Kenaikan Harta Rp2-4 Miliar Selama Menjabat
Temuan tersebut terungkap berdasarkan hasil analisis terhadap LHKPN 299 dari 332 cakada petahana.
-
Hasil Analisis KPK: Rata-rata Harta Calon Kepala Daerah Perempuan Lebih Tinggi Dibanding Laki-laki
cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22% lebih tinggi dibanding rata-rata harta kekayaan cakada laki-
-
Hasil Analisis KPK: Ini 10 Calon Kepala Daerah 'Terkaya' dan 'Termiskin'
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa pengumpulan data ini bertujuan menunjukkan Cakada yang sudah lapor.
