Pendidikan GOTAG
Pahala Nainggolan
Berita
Foto (10)
-
KPK Sebut Pemberian Sanksi Terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian Akan Memperkuat Netralitas ASN
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memaparkan data terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas.
-
Budaya Antikorupsi Dinilai Efektif Cegah Praktik Suap
Pencegahan korupsi bagi perusahaan bisa dilakukan dengan meningkatkan budaya pencegahannya.
-
KPK: Pemda Tak Serius Perbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTKS menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial saat pandemi Covid-19.
-
Soroti Data Penerima Bansos Covid-19, KPK: Hanya 286 Pemda yang Update DTKS
Pahala Nainggolan menyebut, permasalahan yang muncul yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, daerah belum memperbaharui data DTKS.
-
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Menjadikan Penyaluran Bansos Covid-19 Sebagai Ajang Unjuk Gigi
Pahala menilai, program bansos ini terkadang dijadikan ajang para kepada daerah untuk merebut simpatik masyarakat.
-
KPK: Karut Marut Tata Kelola BPJS Kesehatan Berpotensi Rugikan Negara
Ditegaskan Ghufron potensi kerugian negara akan membengkak jika karut marut itu tak segera diselesaikan.
-
6 Rekomendasi KPK Untuk Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Tutupi Defisit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian sektor kesehatan, khususnya soal Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
-
Hak Jawab PT GeoDipa Energi soal PT Bumigas Energi Laporkan Deputi Pencegahan KPK ke Bareskrim
Tuduhan Bumigas terhadap KPK yang menyatakan KPK telah memalsukan surat yang dijadikan alat bukti pengadilan dan penyalahgunaan wewenang adalah tidak
-
Duduk Perkara Pahala Nainggolan Dilaporkan oleh PT Bumigas Energi ke Bareskrim Versi KPK
Pahala berupaya mendorong program pemerintah terkait kebijakan energi terbarukan yang memberikan tenggat waktu pada 2025
-
PT Bumigas Energi Laporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri
Boyamin mengatakan Pahala diduga memalsukan surat terkait perkara dugaan tindak pidana perdata antara PT Bumigas Energi
-
Simbol Raket Tenis dan Pigura Surat untuk Eks Deputi Pencegahan dan Penindakan KPK
Simbol surat, Wana menjelaskan, koalisi merasa gerah karena KPK belum juga memberikan kepastian apakah Firli dan Pahala dikenai sanksi etik.
-
Empat Pertimbangan Eks Pimpinan KPK Jelang Pengumuman Tes Psikologi Capim
Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memiliki empat pertimbangan untuk tim Panitia Seleksi (Pansel)
-
Untuk Transparansi Inasgoc Harus Dijadikan Contoh kata Deputi KPK
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang memb
-
Pendaftaran Pimpinan KPK Ditutup Kemarin, Ini Nama 3 Pendaftar yang Berasal dari Internal KPK
Pendaftaran calon pimpinan KPK ditutup Kamis (4/7/2019) kemarin. Ada tiga anggota KPK yang turut mendaftar sebagai capim KPK.
-
Direktur Pencegahan KPK Pahala Hingga Anggota Kompolnas Yotje Daftar Capim KPK
Pahala Nainggolan resmi terdaftar sebagai Capim KPK. Pahala diketahui mendaftar sebagai Capim KPK pada Kamis (4/7/2019) pagi.
-
Kewajiban Lapor Harta Kekayaan, KPK Sebut Tingkat Kepatuhan Anggota DPR Capai 63 Persen
Sekitar 351 dari 550 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di DPR sudah mengurus laporan harta kekayaannya
-
KPK dan KPU Sepakat Publik Bisa Akses Situs LHKPN Sebelum Mencoblos
Pahala Nainggolan mengatakan, seluruh nama pejabat negara dan yang mencalonkan kembali di Pemilu 2019 terdata dalam situs LHKPN.
-
Pimpinan KPK Didesak Tindaklanjuti Pelanggaran Kode Etik Pahala Nainggolan
Dugaan pelanggaran ini muncul karena adanya konflik kepentingan dalam menerbitkan surat tanggapan tersebut.
-
KPK: PPP Jadi Partai Paling Patuh Lapor LHKPN, Hanura Terendah
Dari 10 partai yang terdata, Hanura jadi partai yang paling rendah kadernya untuk melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
-
KPK: DPRD DKI Jakarta Sama Sekali Tak Laporkan Data LHKPN di 2018
Dari paparan tersebut, di tingkat legislatif DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang tidak melapor sama sekali di tahun 2018.
