Pendidikan GOTAG
koruptor
Berita
Foto (5)
-
Menteri Hukum Beberkan 4 Kriteria Napi yang Peroleh Amnesti, Koruptor & Pengedar Narkoba Tak Masuk
Menteri Hukum menyebut ada empat kriteria napi yang berhak memperoleh amnesti. Adapun napi koruptor dan pengedar narkoba tidak masuk.
-
Menteri Hukum: Koruptor dan Pengedar Narkoba Tak Diberikan Amnesti
Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk narapidana dilakukan secara selektif. Dari jumlah awal sebanyak 44 ribu, kini berkurang menjadi 19 ribu.
-
Profil Nader Thaher, Koruptor Kredit Macet 19 Tahun Jadi Buron, Korupsi Sampai Rp35,9 Miliar
Inilah profil Nader Thaher, tersangka koruptor yang rugikan negara sampai Rp35,9 miliar, kini berhasil diringkus usai buron 19 tahun
-
Akhir Pelarian Nader Taher, Koruptor 19 Tahun Buron Dibekuk di Bandung, Ubah Nama Jadi Toni
Menjadi buron kasus korupsi selama 19 tahun, Nader Taher (69) mengakhiri pelariannya pada Kamis (13/2/2025) setelah dibekuk aparat.
-
Hadiri Forum internasional, Prabowo Nyatakan Tancap Gas Berantas Korupsi: Saya Belum Mulai Berperang
Prabowo menegaskan kembali keberaniannya untuk membasmi koruptor yang merugikan negara.
-
Pupus Denda Damai Koruptor, Jangan Harap Lepas setelah Ultimatum Prabowo: Kapolri hingga KPK Gerak
Sudah tiada ampun lagi bari para koruptor karena kesempatan 'denda damai' sudah habis, Presiden Prabowo ultimatum para penegak hukum bergerak
-
Perintah Prabowo kepada Jaksa Agung Hingga Kapolri: Usut Koruptor yang Tidak Kembalikan Uang Negara
Prabowo menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kapolri mengusut para koruptor yang tidak mengembalikan uang negara.
-
Perjalanan Kasus Agus Hartono: Koruptor Kredit Macet dan Mafia Tanah, Ketahuan Jalan Bareng Keluarga
Agus Hartono, napi korupsi, kedapatan berada di luar tahanan di Lapas Kelas 1 Semarang. Agus Hartono dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.
-
Survei LSI: 94 Persen Publik Setuju dengan Pernyataan Presiden Prabowo, Koruptor Dipenjara 50 Tahun
Hasil survei LSI masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penjatuhan hukuman penjara 50 tahun untuk koruptor.
-
Singapura Tak Lagi Aman untuk Koruptor Sembunyi, Boyamin Yakin Semakin Banyak yang Takut Korupsi
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut Singapura tak lagi jadi tempat yang aman untuk koruptor bersembunyi.
-
Kejaksaan Selamatkan Keuangan Negara Rp2,4 T, Pengamat: Kado 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo
Kerja Kejaksaan Agung menjadi angin segar 100 hari Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
Soroti Denda Damai Koruptor, Komjak RI Tegaskan Bukan Berarti Bebas setelah Bayar
Wacana denda damai bagi koruptor masih menjadi sorotan belakangan, Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menegaskan tetap adanya hukuman bagi koruptor
-
Pernyataan Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun, MA: Imbauan Presiden, Bukan Bentuk Intervensi
Mahkamah Agung RI (MA) merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta sejatinya ada penegakan hukum koruptor.
-
Balasan Mahfud MD Usai Dituding Prof Romli Bisa Kena Pasal Fitnah dan UU ITE soal Pernyataan Prabowo
Hal itu terkait pandangan Mahfud MD yang menyebut tidak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor.
-
Mahfud Sebut Prabowo Bisa Kena Pasal 55 KUHP karena Ampuni Koruptor, Prof Romli Beri Tanggapan
Prof Romli Atmasasmita merespons pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut memaafkan koruptor melanggar Pasal 55 KUHP.
-
Vonis Ringan Koruptor Jadi Sorotan Presiden, Pakar Hukum Nilai Perlu Ada Pemeriksaan Hakim
Abdul Fickar Hadjar menyoroti perhatian Presiden Prabowo terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada para koruptor.
-
Menteri HAM Natalius Pigai: Koruptor Itu Pelanggar HAM, karena Menghambat Hak Rakyat
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas menyatakan, kalau koruptor yang telah merugikan keuangan negara merupakan pelanggar HAM.
-
Kritik Vonis Ringan Koruptor Ratusan Triliun, Prabowo: Menyakiti Rasa Keadilan
Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan terhadap koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
-
Pemerintah Susun Regulasi Garap Tanah Sitaan dari Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah
Untuk mempercepat pelayanan publik, Presiden Prabowo telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi aturan harus tetap diperketat.
-
Akademisi Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Akademisi turut mengomentari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, hingga rencana pengampunan koruptor.
