Pendidikan GOTAG
Komisi VIII DPR RI
Komisi VIII DPR RI.
Berita
Foto (54)
-
Ketua Komisi VIII DPR Ketuk Palu Anggaran Untuk Yatim Piatu Rp11,3 Triliun
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto akhirnya mengesahkan Anggaran untuk Yatim Piatu sebesar 11,3 Tril
-
Mensos Minta Tambahan Anggaran Rp 23 T untuk Program Kartu Sembako dan Atensi Anak Yatim ke DPR
Adapun yang diusulkan Mensos Risma tambahan anggaran kedua program itu yakni Rp23 triliun.
-
Politikus PKB Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19
Percepatan vaksinasi perlu didorong untuk segera dalam rangka mengentaskan pandemi Covid-19 dari bumi Nusantara.
-
Pimpinan Komisi VIII DPR: Potensi Penyelewenagan Bansos Karena Data Bermasalah
Ace Hasan Syadzily menyebut penyelewengan bantuan sosial terjadi lantaran masih terdapatnya data bermasalah.
-
Fraksi PAN: Batalkan Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota DPR
Yandri Susanto tak setuju dengan fasilitas hotel bagi para anggota Dewan terpapar Covid-19 yang disediakan pihak Kesetjenan. Dia berharap kebijakan
-
Pemerintah Diminta Percepat Distribusi Bansos Secara Tepat Sasaran ke Masyarakat
Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di tengah perpanjangan PPKM.
-
Legislator NasDem Ingatkan Bantuan Sosial Tunai Harus Tepat Sasaran
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mengingatkan, agar pemberian bantuan sosial tunai (bansos tunai) harus tepat sasaran.
-
DPR: Berhasil Tidaknya PPKM Darurat Ditentukan Kedisplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
-
Berhasil Atau Tidak PPKM Darurat Ditentukan Kedisplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Pemerintah meresmikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Bagaimana tanggapan pimpinan
-
Anggota Komisi VIII Minta Perpres Soal Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut, Ini Alasannya
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf kritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin
-
Komisi VIII Desak Menkeu Buka Blokir Anggaran Rp 500 M, Segera Distribusikan ke Ponpes dan Madrasah
anggaran bantuan bagi Ponpes dan Madrasah ternyata masih ada yang tertahan karena diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
-
Komisi VIII DPR Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19
Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini akibat kelonggaran dan kelengahan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
-
Mulai Hari Ini Komisi VIII DPR Berlakukan Lockdown, Rapat Komisi Digelar Secara Virtual
Rapat Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah mitra kerja dilakukan secara virtual guna menghindari kemungkinan lebih banyak yang terpapar covid.
-
Komisi VIII DPR RI Lockdown Usai Anggota dan Stafnya Terpapar Covid-19
Mereka yang terpapar ada yang menjalani isolasi mandiri ada juga yang menjalani perawatan.
-
Kasus Covid-19 di Kawasan DPR Meningkat, Rapat Komisi VIII DPR RI Ditunda
Penundaan rapat Komisi VIII DPR RI diduga karena meningkatnya persebaran Covid-19 di kawasan DPR RI.
-
DPR Minta Presiden Jokowi Terjun Langsung Lobi Raja Salman Soal Umrah
Yandri mengatakan ibadah umrah kemungkinan dapat mengobati kerinduan masyarakat Indonesia dengan tanah suci.
-
Komisi VIII DPR: Data Ganda Dalam DTKS Harus Dirapikan Kemensos
Yandri Susanto mengatakan pihaknya mendorong Kementerian untuk merapikan data ganda pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Ketua Komisi VIII: Penyuluh Sosial Penting Sebagai Mediator Pemerintah Antara Masyarakat
"Saya yakin pensosmas ini manusia yang terpilih dan tangguh karena tidak semua orang bisa peduli dengan masalah sosial" ungkapnya.
-
Kementerian Agama: Keputusan Pembatalan Haji Tidak Terburu-buru
Kementerian Agama membantah pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 sebagai keputusan yang terburu-buru.
-
DPR Akan Bahas Usulan Anggaran Rp 78,2 Triliun Kemensos Setelah Masalah Data Ganda Bansos Selesai
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun 2022 sebesar Rp 78,2 triliun kepada Komisi VIII DPR RI.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved