Ketua Komisi V DPR Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga Tuntaskan Pembebasan Lahan Tol Harbour Road II

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, meminta pemerintah dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan Jalan Tol Harbour Road II. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi guna mempercepat proses yang menjadi penghambat utama proyek tersebut.

Menurut Lasarus, proyek jalan tol ini memiliki peran vital dalam mengurai kemacetan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta. 

Dia menilai pekerjaan konstruksi berjalan dengan baik, namun pembebasan lahan masih menjadi kendala serius.

“Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” kata Lasarus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke ruas Tol Harbour Road II, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Lasarus mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah lahan yang belum dibebaskan karena masih dihuni warga, termasuk kawasan pemukiman liar. 

Sebab itu, ia menekankan bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, melainkan juga pendekatan sosial dan kemanusiaan.

“Beberapa titik masih ada pemukiman liar. Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan. Pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang baik,” ujarnya.

Lasarus juga mengingatkan agar masyarakat yang menempati lahan tanpa hak dapat menyadari posisinya secara hukum. 

Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu mengedepankan dialog yang konstruktif dan berempati dalam menangani warga terdampak.

“Harus ada keinginan baik dari kedua pihak. Kalau memang bukan haknya, ya masyarakat juga harus menyadari. Tapi pemerintah juga jangan semena-mena. Harus dibantu, harus dipikirkan nasibnya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal jalannya pembangunan Tol Harbour Road II agar berjalan dengan prinsip keadilan. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya soal pencapaian teknis, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak sosial masyarakat tidak diabaikan.

“Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” pungkasnya.