Pendidikan GOTAG
Komisi III DPR
Berita
Foto (98)
-
DPR Resah Oknum Polisi di Indonesia Makin Banyak, Lemdiklat Polri Diminta Tanggung Jawab
Ia mempertanyakan apakah kurikulum di Lemdiklat Polri hanya menekankan aspek teoretis, dan mengabaikan pendidikan karakter yang semestinya menjadi
-
Gaya Hedonis Hakim Jadi Sorotan, Anggota DPR: Wakil Tuhan Harusnya Hidup Biasa-biasa Saja
Jika ditemukan hakim yang membawa barang-barang mewah ke lingkungan pengadilan, maka harus segera di cek asal-usulnya.
-
Rapat di Komisi III DPR, Kalemdiklat Curhat Anggaran Pendidikan Polri Tahun 2025 Turun Signifikan
Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana, menyampaikan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan pelatihan Polri pada tahun 2025 turun.
-
Membaca Arah Pergerakan Hukum di Era Presiden Prabowo: Sebuah Catatan terhadap RPJMN 2025-2029
dari program Asta Cita dan Nawa Cita, tetap difokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia, kelembagaan, dan pembangunan infrastrukturnya.
-
Soal Perpres Atur TNI-Polri Lindungi Jaksa, Komisi III DPR Harap Tak Berlaku Permanen
Hinca Panjaitan, menyoroti pengamanan jaksa dari TNI-Polri setelah ditekennya Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Jaksa
-
DPR Cecar Polda NTT Soal Tak Adanya Pasal Narkoba di Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada
Komisi III dan XIII DPR RI mencecar Polda NTT soal kasus asusila anak di bawah umur yang dilakukan eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman
-
Di Hadapan Komisi III, Polisi Jelaskan Alasan Lambatnya Penanganan Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada
Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi menjelaskan bagaimana pihaknya melakukan penanganan kasus ini, yang dianggap mandek dan lambat.
-
Ditargetkan Rampung Januari 2026, Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Revisi KUHAP saat Reses
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya juga akan menggelar rapat pembahasan revisi KUHAP pada masa reses.
-
Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Kerja Sama dengan Berbagai Pihak untuk Temukan Alvaro Kiano
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menemukan anak bernama Alvaro Kiano
-
RDP dengan Jampidsus, Komisi III DPR Soroti Pengamanan oleh TNI dan Kasus Eks Pimpinan JakTV
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mempertanyakan soal kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan TNI yang belakangan disorot
-
DPR Tanya Jampidsus Soal Bantuan Pengamanan oleh Prajurit TNI: Memang Selama Ini Ada Ancaman?
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding, menyinggung perihal pengamanan yang dilakukan TNI, di lingkungan Kejaksaan Agung.
-
Momen Jampidsus Dicecar Anggota DPR Soal Keterkaitan Bos Sugar Group dalam Kasus Suap Zarof Ricar
Jampidsus Febrie Adriansyah dicecar Komisi III DPR RI perihal keterkaitan bos Sugar Group Companies dengan kasus suap eks pejabat MA Zarof Ricar.
-
DPR Akan Panggil Kapolda dan Kajati NTT Buntut Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada Mandek
Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo.
-
Kasus Pelecehan Anak oleh Eks Kapolres Ngada Diminta Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat
Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal kepada para korban, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh hak mereka.
-
Aliansi Perempuan NTT Desak Komisi III DPR Kawal Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada
Asti mengatakan, kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap tiga anak di bawah umur merupakan pelanggaran berat.
-
Komisi III DPR Dukung Polisi Tangkap Ketua Kadin Cilegon yang Minta Jatah Proyek Rp 5 Triliun
Rudianto mengatakan langkah hukum perlu dilakukan terhadap oknum pemerasan untuk menciptakan efek jera.
-
DPR Desak Polisi Tangkap Admin dan Anggota Grup “Fantasi Sedarah”: Ini Harkat dan Martabat Bangsa
Ia menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada admin atau pengelola, tapi juga para anggota aktif yang ikut menyebarkan konten ilegal.
-
Apa Benar Ada Hubungan Temuan Mayat Bayi Hasil Inses di Medan dengan Grup Facebook Fantasi Sedarah?
Grup Facebook Fantasi Sedarah yang memiliki jumlah pengikut 32 ribu menjadi sorotan. Anggota DPR, Komdigi hingga Polisi angkat bicara.
-
DPR Sebut Kasus Mama Khas Banjar Tak Layak Diseret ke Pengadilan: Kalau Ada Pelanggaran Dibina
UMKM seperti pemilik Mama Khas Banjar seharusnya diberikan ruang pembinaan, bukan kriminalisasi.
-
Polisi Sebut Produk Toko Mama Khas Banjar Tak Layak Edar: Tak Ada Label dan Tanggal Kedaluwarsa
Polda Kalsel menyatakan produk makanan yang dijual di toko Mama Khas Banjar tidak layak edar karena tidak memenuhi standar perlindungan konsumen.
