TAG
Kerugian negara
Berita
Foto (6)
-
Ingin Kejelasan Kerugian Negara, Kuasa Hukum Tom Lembong Minta Salinan Hasil Audit BPKP kepada Jaksa
Buktikan ada kerugian negara dari perkara kliennya, Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir minta salinan hasil audit dari BPKP.
-
BPKP Temukan Tiga Macam Korupsi Proyek Tol MBZ, Negara Rugi Rp510 Miliar
Menurut auditor BPKP, ada tiga komponen yang jadi penyebab kerugian negara dalam kasus korupsi proyek jalan tol MBZ.
-
Kejagung Bantah Tuduhan Kerugian Negara Rp 5,9 Kuadriliun Terkait PT ANTAM
Kejaksaan Agung membantah tuduhan yang beredar mengenai kerugian negara hingga Rp5,9 kuadriliun yang diduga disebabkan oleh PT Aneka Tambang
-
Kejaksaan Agung Buka Suara Soal Isu Kasus Antam Rugikan Negara Rp 5,9 Kuadriliun
Kejagung tidak pernah mengeluarkan pernyataan kerugian negara kuadriliunan pada dua kasus yang berkaitan dengan Antam.
-
Takaran Minyakita Disunat, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara
Pemerintah diminta menghitung kerugian negara akibat praktik pengurangan takaran Minyakita kemasan 1 liter
-
KPK Belum Tahan Sekjen DPR Meski Sudah Berstatus Tersangka, Ini Kata Pengamat Hukum
Pengamat Hukum Pidana, Franciscus Lamintang mengaku menyayangkan langkah KPK yang belum melakukan penahanan Sekjen DPR Indra Iskandar.
-
Kejaksaan Agung Diminta Membuka Data Hasil Temuan Kerugian Negara
Kejaksaan Agung diminta transparan dalam hasil temuan barang bukti dan aset sitaan yang menyebabkan kerugian Negara.
-
Kejagung: Kerugian Negara Rp193,7 T Korupsi Pertamina hanya Tahun 2023, Prakiraan Tembus Rp968,5 T
Kejagung memperkirakan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi Pertamina ini bisa ditambah. Pasalnya kerugian Rp193,7 T hanya di tahun 2023.
-
Rugikan Negara Rp193 T, Kasus Pertamina Jadi Skandal Korupsi Terbesar Kedua setelah Kasus PT Timah
Kasus minyak mentah yang menyeret subholding PT Pertamina ini menjadi skandal korupsi terbesar kedua setelah kasus PT Timah.
-
DPD Perpat Bangka Belitung Soroti Sikap Kejagung Soal Ganti Rugi Negara di Kasus Timah
Kejaksaan Agung tidak memproses seluruh pelaku korupsi timah sebagai tersangka atas dasar pertimbangan kerugian yang terlalu kecil.
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Pernyataan Bambang Hero Tak Masuk Unsur Memberi Keterangan Palsu
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo, dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada Rabu (8/1/2025).
-
Kajian Bambang Hero Dinilai Janggal hingga Berujung Dilaporkan ke Polisi oleh Warga Bangka Belitung
Andi menilai Bambang Hero Saharjo tak kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan akibat kasus tersebut.
-
Bambang Hero: Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Timah Sesuai Prosedur dan Diterima Majelis Hakim
Bambang Hero Saharjo heran dirinya dipolisikan atas tuduhan pemberian keterangan palsu terkait perhitungan kerugian negara di kasus timah.
-
Kejagung Buka Suara Usai Guru Besar IPB Bambang Hero Dipolisikan Buntut Kasus Timah
Kejagung buka suara usai guru besar IPB Bambang Hero dipolisikan karena perhitungan kerugian negara di kasus korupsi timah.
-
Pakar Hukum Sebut Penetapan 5 Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Timah Kurang Tepat
Pakar Hukum Jamin Ginting, memandang tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan dakwaan terhadap perusahaan
-
Ahli Hukum Pidana Nilai Kerugian Negara Rp 300 T di Kasus Korupsi Timah Harus Dibuktikan
Angka fantastis kerugian Rp 300 triliun di kasus korupsi Timah yang ditangani Kejaksaan Agung menimbulkan tanda tanya. Angka riil atau baru potensi?
-
Kejagung Ungkap 184 Kasus Sita Perhatian Masyarakat di 2024, 6 Di antaranya Rugikan Negara Rp310 T
Dari sejumlah kasus itu, kata Harli, mengakibatkan kerugian negara yakni Rp310.608.423.224,32, 7.885.857,36 USD atau setara Rp127.664.854.528,2024
-
Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan Yogyakarta Amankan Rp308,45 Miliar Barang Ilegal Selama 2024
Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melaksanakan 5.350 penindakan atau rata-rata sebanyak 486 penindakan per bulan hingga 6 Desember 2024
-
Novel Baswedan Tolak OTT KPK Dihapuskan: Justru Bisa Cegah Kerugian Negara
Novel menyebut dalam OTT, penyidik bisa mendapatkan bukti secara objektif sehingga terduga pelaku korupsi tidak akan bisa lagi untuk mengelak.
-
Hakim: Penyidik Bisa Buktikan Perhitungan Kerugian Negara Tanpa Bantuan BPK dan BPKP
Hakim Maruli menegaskan penyidik dalam menghitung kerugian negara bisa melalui ahli dan instasi dengan tupoksi serupa dengan BPK dan BPKP.