Pendidikan GOTAG
Kementerian Keuangan
Berita
Foto (15)
-
Tembus Rp 16.400 per Dolar AS, Sri Mulyani Sebut Pelemahan Rupiah Pengaruhi Belanja Subsidi
Sri Mulyani menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdampak pada belanja subsidi Indonesia
-
Cara Daftar Beasiswa LPDP 2024 Tahap 2 Dibuka 19 Juni 2024: Syarat, Manfaat, dan Jadwal Seleksi
Cara daftar beasiswa LPDP 2024 Tahap 2, lengkap dengan syarat, manfaat dan jadwal seleksinya, untuk kuliah S2-S3 gratis di dalam maupun luar negeri.
-
Sempat Ditolak, DPR Akhirnya Setujui Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 53,19 Triliun
Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta
-
Kemenkeu Koordinasi dengan Bank Indonesia soal Utang Jatuh Tempo Rp 800 Triliun di 2025
Kemenkeu bakal berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800 triliun pada 2025.
-
Utang Israel Bengkak 67 Miliar Dolar AS, Kabinet Benjamin Netanyahu Diambang Kehancuran
Belum diketahui secara pasti kapan ekonomi Israel akan kembali pulih namun bank sentral mencatat total pengeluaran pemerintahan Netanyahu akan bengkak
-
Soal Tapera, Moeldoko Klaim Pemberlakuan Masih Tunggu Aturan 3 Kementerian, Paling Lambat 2027
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini ramai jadi bahasan publik.
-
Gaji Ke-13 ASN/PNS Cair Hari Ini, Berikut Besarannya
pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) TNI, Polri dan pensiunan dimulai per hari ini, Senin (3/6/2024).
-
Kisruh Tapera, Istana Serahkan ke Kementerian PUPR untuk Menjelaskan ke Publik
Pratikno mengatakan masalah Tapera nanti akan dijelaskan oleh Kementerian PUPR yang menjadi pemrakarsa program tersebut.
-
Kementerian Keuangan: Uang Pajak Rp 569 Triliun Dibelanjakan untuk Perubahan Iklim
Jika dibandingkan negara lain, pengeluaran 3,5 persen untuk perubahan iklim, cukup baik bagi Indonesia.
-
Tiga Kementerian Bahas Kelanjutan Nasib Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri
Kementerian ESDM sedang proses mengevaluasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri bersama 2 kementerian.
-
Ketua Komisi X DPR Curiga Anggaran Pendidikan di Usulan RAPBN Turut Alokasikan Program Makan Gratis
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespons soal usulan kenaikan pagu anggaran pendidikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
-
Penerimaan Pajak Sampai April 2024 Sejumlah Rp 624,19 Triliun
Penerimaan pajak negara tercatat sebesar Rp 624,19 triliun hingga akhir April 2024 atau setara 31,38 persen dari target di APBN 2024.
-
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Kabur-kaburan Usai 7 Jam Diklarifikasi KPK
Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy usai diklarifikasi KPK terkait harta janggal selama 7 jam. Ia memilih menghindari wartawan.
-
Terjadi Penumpukan Kontainer di Tiga Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin
Sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.
-
Stafsus Menkeu Beberkan Duduk Perkara Tas Enzy Storia yang Diduga Tertahan di Bea Cukai
Yustinus Prastowo, menjelaskan duduk perkara soal unggahan aktris tanah air Enzy Storia yang mempertanyakan keberadaan tasnya
-
Ketua Komisi X Heran UKT Meroket: Padahal Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Besar
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku heran dengan tingginya biaya pendidikan termasuk biaya UKT di PTN.
-
Kantor Staf Presiden Terima Banyak Aduan Masalah di Bea Cukai, Bagaimana Reaksi Jokowi?
Menurut Ali, masalah bea cukai tersebut akan dirapatkan pemerintah. Hanya saja ia belum tahu apakah rapat akan digelar di Istana atau hanya ditingkat
-
Alasan Kementerian Keuangan Copot Jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dicopot karena ada indikasi benturan kepentingan hingga penyalahgunaan wewenang.
-
Curhat Cakra Khan Kena Tagih Bea Cukai, Beli Jaket Rp 6 Juta, Tiba-tiba Didenda Rp 21 Juta
Penyanyi Cakra Khan mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan dengan Bea Cukai. Ia pernah membeli jaket seharga Rp 6 juta, tapi didenda Rp 21 juta.
-
Dradjad Wibowo Ungkap Keuntungan Dirjen Pajak dan Bea Cukai Dipisah dari Kemenkeu
Dradjad mengatakan kehadiran BPN nantinya akan mengoptimalkan pendapatan negara yang selama ini belum tergarap.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved