Pendidikan GOTAG
Kementerian Ketenagakerjaan
Berita
Foto (24)
-
Tantangan Ketenagakerjaan Dinamis, Pemerintah Ambil Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif
Kompleksitas tantangan ketenagakerjaan saat ini sedang mengalami ketidakpastian dan dinamis.
-
Kementerian Ketenagakerjaan Berharap Perppu Cipta Kerja Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
Kementerian Ketenagakerjaan berharap agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja segera disahkan
-
Kemnaker Terus Kembangkan Sistem Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar informasi dan la
-
Kementerian Ketenagakerjaan: Pelatihan Berbasis Kompetensi Peluang Perbaiki Kehidupan di Masa Depan
membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Angkatan I Tahun 2023, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, di kota Bekasi
-
Viral Karyawan Tuntut Upah Lembur, Kemnaker Turunkan Tim ke Grobogan, Ini Hasil Pemeriksaannya
Pemeriksaan yang dilakukan Disnakertrans Jawa Tengah, Disnaker Grobogan, dan Polres Grobogan itu dilakukan pada Jumat (3/2/2023).
-
Viral Karyawan Lembur Tidak Dibayar PT Sai Apparel Industries, Kemnaker Angkat Suara
Jika terbukti benar maka harus dipastikan haknya kerja lembur dibayar penuh oleh perusahaan sesuai ketentuan
-
Satgas P2MI Projo Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Terlibat Penempatan CPMI Non-prosedural
Kementerian Ketenagakerjaan Giat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa tempat yang diduga menjadi tempat penampungan CPMI.
-
Kemnaker: UU Cipta Kerja Tidak Berlaku Setelah Pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
Pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), otomatis UU Cipta Kerja tak berlaku lagi.
-
Kementerian Ketenagakerjaan Bantah Perppu Cipta Kerja Bolehkan PHK Sepihak hingga Hapus Pesangon
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah Perppu Cipta Kerja memperbolehkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
-
Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Waktu Libur, Kemenaker: Libur 1 atau 2 Hari Tergantung Perusahaan
Perppu 2/2022 Cipta Kerja turut dilakukan perbaikan rujukan ayat dalam Pasal 84 terkait penggunaan hak waktu istirahat dan Pasal 46D.
-
Isu PKWT Dalam Perppu Cipta Kerja Tak Dibatasi, Kementerian Ketenagakerjaan: Tidak Benar, Itu Hoaks
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya, dan nantinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
-
Usai Ditentang Buruh, Pemerintah Akan Revisi Aturan Upah Minimum pada Perppu Cipta Kerja
perubahan formula penghitungan upah minimum akan dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan.
-
Pemerintah Pusat Dapat Menetapkan Upah Minimum bagi Suatu Daerah yang Terkena Bencana
Kemnaker menyatakan pemerintah pusat dapat menetapkan upah minimum (UM) bagi suatu daerah yang terkena bencana nasional.
-
Perppu Cipta Kerja: Status Karyawan Tetap Apakah Dihilangkan?
Setelah Perppu Cipta Kerja disahkan, muncul pertanyaan "status karyawan tetap apakah dihilangkan?". Simak jawabannya di sini.
-
Said Iqbal Duga Penyusunan Perppu Tak Libatkan Kemenaker
Presiden Partai Buruh Said Iqbal sudah menanyakan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
-
Pemerintah Ingatkan Perusahaan Penempatan PMI: Jangan Cari Untung Banyak-banyak, Kasihan Mereka
P3MI harus menempatkan PMI secara prosedural, sehingga PMI mendapatkan jaminan perlindungan.
-
Kemnaker Perpanjang Batas Pencairan BSU Hingga 20 Desember 2022
Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima tetapi belum mengambil dana BSU segera mengambil
-
Di Tengah Badai PHK Terjadi Pergeseran Pola Kerja, Milenial Inginkan Fleksibilitas Dalam Bekerja
Di tengah tantangan dunia kerja dan perekonomian, saat ini muncul mindset tetap kerja tanpa harus fokus menjadi karyawan tetap.
-
33 Provinsi Telah Tetapkan UMP 2023 di Bawah 10 Persen, Berikut Rinciannya
Kementerian Ketenagakerjaan meminta semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP 2023.
-
Respon Isu PHK Massal, Kemnaker Dorong Dialog Bipartit untuk Hindari PHK
Kementerian Ketenagakerjaan merespon sejumlah isu Pemutusan Hubungan Kerja dan mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved