Pendidikan GOTAG
Kementerian Hukum
Berita
Foto (2)
-
Kementerian Hukum Usulkan Tambahan Anggaran Rp 419,8 Miliar
Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 419,8 miliar dalam pagu anggaran tahun 2026.
-
Kemnaker-Kemenkum Perkuat Sinergi di Bidang Hukum dan Ketenagakerjaan
Kemnaker dan Kemenkum memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan ketenagakerjaan.
-
Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan.
-
Sikapi Konflik Notaris, Rivai Kusumanegara: Perdamaian Itu Harusnya Final and Binding
Rivai Kusumanegara mengatakan, perdamaian yang disaksikan Kementerian Hukum RI ternyata belum sepenuhnya mengakhiri konflik internal INI.
-
Harapan Kementerian Hukum kepada Ketua Umum Terpilih, Bangkitkan Semangat Persatuan
Kementerian Hukum (Kemenhum) mengharapkan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terpilih bisa bangkitkan semangat persatuan
-
DPR: Musisi dan LMKN Sepakat Akhiri Polemik Royalti, Komitmen Jaga Suasana Kondusif
Pihak DPR klaim musisi dan LMKN sepakat akhiri polemik royalti; revisi UU Hak Cipta dan audit LMKN disiapkan demi iklim musik yang kondusif.
-
Polemik Royalti Musik, Praktisi Hukum Deolipa Yumara Desak Audit LMKN Demi Transparansi
Praktisi hukum sekaligus musisi, Deolipa Yumara, mendesak agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diaudit secara menyeluruh.
-
Menkum Supratman Akui Lalai Awasi Royalti Musik: Ada Ketidakpercayaan Publik
Supratman Andi Agtas mengakui bahwa Kementerian Hukum telah lalai dalam mengawasi tata kelola royalti musik
-
Datangi Kementerian Hukum, Pengurus Provinsi Partai Berkarya Pertanyakan SK Kepengurusan Baru
Rohedi M. Cahya, yang ditunjuk sebagai juru bicara forum ketua DPW se-Indonesia, menyatakan rasa kekecewaannya.
-
Menteri Ekonomi Kreatif Sebut Pemilik Kafe Tetap Harus Bayar Royalti Jika Putar Lagu Musisi
Menteri Ekraf Riefky Harsya menegaskan pelaku usaha, termasuk kafe, restoran, hingga tempat hiburan, wajib membayar royalti jika pakai lagu.
-
Soal Nasib Eks Marinir Satria Kumbara, Kemlu RI Ikuti Sikap Kementerian Hukum
Kemlu RI melalui KBRI Moskow sebelumnya memang memutuskan terus menjalin komunikasi dengan Satria Kumbara seraya menanti perkembangan lebih lanjut
-
Lampaui Target Prabowo, Kemenkum Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Lewat Sistem AHU Online
Widodo, mengatakan sebanyak 80.068 KDMP dan KKMP sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit
-
Gugatan Ariel Dkk tentang Hak Cipta, Pemerintah: Bayar Royalti ke LKMN, Tak Perlu Izin Pencipta Lagu
Pemerintah menegaskan ihwal pembayaran royalti untuk penggunaan lagu dalam keperluan komersial cukup dilakukan satu kali ke LMKN
-
Komisi III DPR: Diduga Pemeriksaan dan Putusan Kasus Agnes Mo Tak Sesuai UU
Hasil rapat, Komisi III DPR RI menyimpulkan jika pemeriksaan dan putusan hakim atas perkara Agnez Mo tidak sesuai Undang-Undang (UU).
-
Pengamat Bicara soal Pentingnya Reformasi Polri Lewat Reposisi Kelembagaan
Reformasi Polri dinilai harus dilakukan dengan kontrol kelembagaan dan pembatasan kewenangan mutlak.
-
Dirjen AHU Kementerian Hukum Sebut PP 28/2022 Memperkuat Tugas dan Wewenang PUPN
Ia menyebut PP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penagihan dan penyelesaian piutang negara.
-
Catat! CPNS Kemenkum Mulai Kerja 2 Juni 2025, Ini Aturan Pakaian Pegawai Saat Kali Pertama Masuk
Ia menjelaskan bahwa seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 dilakukan sebelum Kementerian Hukum dan HAM dipisah menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kemente
-
Dirjen Kekayaan Intelektual: Seluruh Karya Hasil AI Tidak Akan Dilindungi Hak Cipta!
Dirinya menekankan bahwa pencipta karya harus tetap merupakan manusia. AI, kata Razilu, hanya berfungsi sebagai alat bantu atau tools, bukan pencipta
-
Dirjen KI: Seluruh Karya yang Murni Hasil AI Tidak Akan Dilindungi Hak Cipta
Kementerian Hukum RI mengatakan karya seni tidak akan diberikan perlindungan hak cipta jika dalam pembuatan karyanya tidak melibatkan peran manusia.
-
Kemenkum Dorong Revisi UU Hak Cipta Disahkan DPR RI: Aturan yang Ada Sekarang Sudah Tidak Relevan
Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menegaskan, bakal mendorong revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
