Pendidikan GOTAG
Kemendagri
Berita
Foto (39)
-
Plesiran ke Jepang saat Libur Lebaran, Bupati Indramayu Lucky Hakim Ditegur Dedi Mulyadi
Bupati Indramayu Lucky Hakim liburan ke Jepang saat Lebaran. Dedi Mulyadi beri teguran dan akan melapor ke Kemendagri karena melanggar aturan.
-
Dedi Mulyadi Tegur Lucky Hakim yang Liburan ke Jepang saat Lebaran, Diduga Tak Izin Kemendagri
Gubernur Jabar, Dedi Mulyati tegur Bupati Indramayu, Lucky Hakim yang menghabiskan libur lebaran untuk jalan-jalan ke Jepang bersama keluarga.
-
Sosok Bupati Indramayu Lucky Hakim Libur Lebaran ke Jepang, Cuekin Pesan WA Gubernur Dedi Mulyadi
Sosok dan profil Bupati Indramayu, Lucky Hakim yang jadi sorotan lantaran disindir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, libur ke Jepang tanpa izin.
-
Bupati Indramayu Lucky Hakim Nyelonong Liburan ke Jepang, Pesan WA Gubernur Dedi Mulyadi Dicuekin
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Lucky Hakim yang tak izin liburan ke Jepang, pesan WA tak Dibalas.
-
2 Provinsi Tak Punya Cukup Dana PSU Pilkada, KPU Yakin Dibantu Kemendagri
Dua daerah belum punya dana untuk PSU, KPU harap Kemendagri turun tangan.
-
Wamendagri Sebut Kepala Daerah yang Belum Dilantik Tetap Wajib Retret, IPDN Jadi Alternatif Lokasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut kepala daerah yang belum dilantik dipastikan tetap diwajibkan mengikuti retret.
-
Mendagri Tito: Total Anggaran PSU Jadi Rp 719 Miliar, Termasuk untuk Pengamanan TNI-Polri
Tito Karnavian, mengungkapkan total anggaran untuk penyelenggaraan PSU di 24 daerah dan pilkada ulang 2 daerah menjadi Rp 719 miliar.
-
Nama Terpanjang di Indonesia Capai 70 Karakter, Ini Aturan Pencatatan Nama pada Dokumen Sebenarnya
Dukcapil Kemendagri merilis data nama terpanjang di Indonesia, Venushyntha Phauna Pharamytha Tribhuana Adhyndha Phrameswary Dhahaputri.
-
Lebih dari Setengah Penduduk Indonesia Diprediksi Akan Mudik pada Lebaran 2025
Menurut hasil survei, lebih dari setengah penduduk Indonesia diprediksi akan melakukan pergerakan pada momen mudik Lebaran 2025.
-
Tanggapan Pemerintah soal Retret Dilaporkan ke KPK, Sebut Sudah Transparan dan Sesuai Aturan
Respons pemerintah terkait Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Istana Yakin Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Telah Sesuai Mekanisme
Istana yakini retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, Kemendagri transparan.
-
24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri
KPU belum memberikan jawaban tegas apakah sudah ada jaminan dari pemerintah untuk anggaran pemungutan suara ulang (PSU).
-
Kemendagri: Pembiayaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Bersumber dari APBD
Ribka mengatakan pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk 24 daerah di Pilkada 2024 bersumber dari APBD.
-
Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kemendagri
-
Hasil Cek Kesehatan di Kemendagri: Eri Cahyadi Kolesterol Tinggi, Farhan harus Diet
Hasil pemeriksaan di Kemendagri, parameter kesehatan sejumlah calon kapala daerah berada dalam kondisi kurang baik.
-
Kemendagri Pastikan Pemerintah Dukung Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 diterbitkan untuk memberikan penyesuaian tarif sewa Barang Milik Daerah (BMD) untuk infrastruktur telekomunikasi.
-
Kepala Daerah Terpilih Tes Kesehatan di Kemendagri, Ada Bobby Nasution
Sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
-
Kemendagri Tunda Registrasi dan Cek Kesehatan Kepala Daerah Terpilih, Ini Penjelasan Wamendagri
Pemberitauan itu tertuang dalam radiogram Menteri Dalam Negeri yang bersifat sangat segera dengan nomor 100.2.1.3/698/SJ.
-
Anggaran Retreat Kepala Daerah Full Pakai APBN, yang Telanjur Transfer dari APBD akan Dikembalikan
Anggaran retreat kepala daerah sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri.
-
Mensesneg Pastikan Retreat Kepala Daerah Dibiayai APBN: Harusnya Tak Ada Kepala Daerah yang Transfer
Prasetyo memastikan anggaran pembiayaan retreat kepala daerah tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
