Pendidikan GOTAG
judicial review
Berita
Foto (42)
-
Kubu Plt Bupati Mimika Ajukan Judicial Review Soal Praperadilan dan Wewenang Jaksa ke MK
Kuasa hukum Plt. Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, M Yasin Djamaluddin mengajukan Judicial Review terhadap dua ketentuan hukum ke MK
-
Politikus PKB Yakin MK Tak Akan Kabulkan Judicial Review Sistem Proporsional Terbuka
Luqman Hakim meyakini MK tak akan mengabulkan judicial review terhadap Pasal 420 UU 7/2017 tentang Pemilu berkaitan sistem proporsional terbuka.
-
Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Peneliti BRIN Minta Mahkamah Konstitusi Konsisten
Sistem pemilu proporsional tertutup menjadi perbincangan menjelang kontestasi demokrasi pada 2024 mendatang. MK diminta konsisten.
-
Kejaksaan Agung Siap Berikan Pendampingan Judicial Review KUHP ke Mahkamah Konstitusi
Kejaksaan Agung menyatakan bersedia mendampingi pemerintah apabila ada masyarakat yang hendak mengajukan judicial review KUHP ke MK.
-
Masyarakat Sipil Pesimistis Judicial Review KUHP Baru, Mahfud MD: Ada Mekanisme Legislatif Review
Mahfud mengatakan jalan konstitusional yang bisa ditempuh bagi masyarakat yang tidak puas dengan KUHP Baru adalah judicial review ke MK.
-
Dianggap Bermasalah, Dewan Pers Bakal Lakukan Judicial Review RKUHP ke Mahkamah Konstitusi
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro bakal melakukan Judicial Review Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke MK.
-
Pengesahan RKUHP Dikritik, Wapres: Ajukan Judicial Review Kalau Belum Sepakat
Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Begini tanggapan wapres
-
Pemilu 2024 Berpotensi Cacat Hukum, Partai Masyumi Daftar Judicial Review ke MA
Partai Masyumi mendaftarkan permohonan ke MA mengenai Judicial Review Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang bertentangan dengan UU No 7 tAHUN 2017.
-
Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil Diminta Ajukan Judicial Review ke MK soal RKUHP
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang, Selasa (6/12/2022) pagi tadi.
-
Skeptis KUHP Dibawa ke MK, BEM Unpad: Seperti UU Cipta Kerja dan UU KPK, Kami Tidak Akan Lupa
Ketua BEM Unpad 2022 Virdian Aurellio mengaku sangat skeptis apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi.
-
RKUHP Diketok, KontraS Takjub Pembentuk UU Sarankan JR Ke MK di Tengah Sejumlah Persoalan Etik
Ia heran mengapa para pembentuk undang-undang tersebut masih bisa berpikir optimistis atas kinerja MK di tengah adanya sejumlah persoalan etik
-
RKUHP Disahkan, Menkumham: Jika Ada Pasal Bermasalah, Publik Bisa Ajukan JR ke MK
setelah RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang, maka mekanisme yang paling pas jika dipandang publik ada pasal bermasalah adalah lewat judicial review
-
Alasan Nurul Ghufron Gugat Pasal 29 dan 34 UU KPK ke MK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan alasan mengapa dirinya mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Putusan MK Terhadap UU PSDN Tidak Konsisten dengan Amanat UUD 1945
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, Demokrasi-HAM.
-
Akademisi Sebut Pembentukan DKN Tidak Urgen, Ini Alasannya
Akademisi menilai rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional ( Wanhankamnas / DKN) melalui Peraturan Presiden memiliki masalah.
-
Partai Kongres Kritik Hakim MK yang Menolak Judicial Review Presidential Threshold
Partai Kongres Darmo Elmerta Perwira mengkritik Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) yang menolak juidicial review terkait presidential threshold (PT).
-
BREAKING NEWS: MK Tolak Permohonan Uji Materi Batalkan UU Ibu Kota Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
-
Gerindra Tak Ingin Ikuti Jejak PKS Mengajukan Judicial Review ke MK terkait Presidential Treshold
Gerindra enggan mengikuti langkah PKS yang mengajukan Judicial Review ke MK mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden.
-
Partai Buruh Pandang UU PPP Bisa Jadi Pintu Masuk Pembentukan Omnibus Law Lainnya
Partai Buruh hari ini, Senin (27/6/2022) mendaftarkan permohonan gugatan judicial review uji formil dan uji materiil Undang - Undang Nomor 13 Tahun
-
Alasan Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK Karena Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembentukan
Kuasa Hukum Partai Buruh, Muhammad Imam Nassef mengatakan, pembentukan UU PPP tak pernah melibatkan buruh.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved